Breaking News:

Pemilu 2024

Pemilu 2024, Hakim MK Sebut Terlalu Banyak Pihak Terlibat dalam Pemilu di Indonesia, Ini Akibatnya

Pemilu di Indonesia ruwet dan rumit, terlalu banyak pihak yang terlibat di dalam prosesnya, Pemerintah harus berdiskusi terkait ini, kata Saldi Isra.

Youtube
Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (5/10/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia rumit karena melibatkan terlalu banyak pihak di dalam prosesnya.

Penilaian itu diungkapkan anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Saldi Isra, Selasa (5/10/2021).

Dalam Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa, Saldi Isra mengatakan, Pemilu kita yang ruwet dan rumit itu terlalu banyak pihak yang terlibat di dalamnya.

"Ada yang menyelesaikan tahapan administrasi, etik, hingga sengketa hasil," kata Saldi Isra.

Pernyataan tersebut menanggapi keterangan kuasa hukum Presiden, Wahyu Chandra Purwo Negoro, yang memaparkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU: Bahayanya Politik Uang terhadap Demokrasi, Hasilkan Pemimpin Koruptif

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Golkar: Usulan Pemungutan Suara pada 15 Mei Harus Disimulasikan

Lembaga ini akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengawasi sikap dan perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam pelaksanaannya, DKPP membentuk Majelis Kehormatan DKPP untuk mengawasi penerapan kode etik internal anggota DKPP sehingga menjamin integritas dan kemandirian masing-masing individu lembaga DKPP.

"KPU, Bawaslu, dan DKPP 'kan lahir dari pemaknaan atau tafsir konstitusi yang ada dalam Pasal 22E (ayat 5 UUD NRI Tahun 1945, red.). Sudah ada atau enggak diskusi yang mendalam di internal pemerintah, tentang bagaimana sih desain sistem kepemiluan kita dan desain penyelenggaraan ini ke depan?" ucap Saldi.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Lakukan Kajian Usulan Pemerintah Gelar Pemungutan Suara pada 15 Mei

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut, menurut Saldi, merupakan akibat dari Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ketiadaan huruf kapital dalam frasa komisi pemilihan umum menjadikan frasa tersebut ditafsirkan oleh pembuat aturan sebagai fungsi, bukan institusi.

Hasil dari tafsir pasal tersebut yang kemudian mengakibatkan kehadiran lembaga-lembaga pemilihan umum.

Baca juga: Pemilu 2024: PPP Tidak Setuju Usulan Pemerintah Pemungutan Suara Tanggal 15 Mei, Ini Alasannya

"Pemerintah harus berdiskusi terkait ini. Soal pemilu dan penyelenggara pemilu itu tidak terhindarkan tingkat urgensinya. Mestinya, sudah ada diskusi-diskusi yang kayak begini di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red.)," kata Saldi Isra. (Antaranews)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved