Breaking News:

7 Fraksi Penolak Interpelasi Formula E Melaporkan Ketua DPRD DKI ke Badan Kehormatan

Tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta 'Penyampaian Penjelasan Anggota Dewan Pengusul Secara Lisan Atas Hak Usul Interpelasi' di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/09/21). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK), Selasa (28/09/21).

Diketahui, tujuh fraksi tersebut yaitu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan bahwa yang dilaporkan yakni Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Baca juga: Gilbert Simanjuntak Sebut Tujuh Fraksi yang Tolak Interpelasi Formula E Ciut Ikut Sidang Paripurna

"Yang dilaporkan ketua. Ketua DPRD DKI Jakarta," ucapnya. 

"Seizin pimpinan tadi kami dari 7 fraksi, 4 wakil ketua dan 7 ketua fraksi telah menyampaikan apa yang menjadi hak anggota Dewan terhadap ketentuan atau aturan main yang berlaku di lembaga negara terhormat ini yaitu apa yang tertuang di dalam tatib DPRD DKI Jakarta," ucap Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/09/21).

Lanjutnya, adanya pelaporan Prasetio menyusul dugaan adanya pelanggaran administrsi terkait undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada penjadwalan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan Paripurna yang tadi digelar, sehingga secara ketentuan maka BK lah tempat kita untuk menyampaikan," ucap Basri.

Baca juga: Cuma Dihadiri Fraksi PDI P dan PSI,Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Ditunda Tanpa Ada Keputusan

Menurut Basri, alasan melaporkan Prasetio Edi sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjaga agar lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik.

"Maka kami punya kewajiban untuk mengingatkan siapapun melanggar ketentuan dan aturan main yang ada di DPR," katanya.

Lanjutnya, pihak BK akan memproses pelaporan tersebut sesingkat-singkatnya. 

Terpisah, kata Taufik, bukti adanya pelanggaran administrasi yakni berupa surat undangan rapat Bamus kemarin yang tidak menyertakan agenda pembahasan interpelasi. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved