Kasus Korupsi Datang Silih Berganti, Koruptor Disarankan Dimiskinkan dan Ditembak Mati

Selama ini, kata dia, masyarakat menilai KPK mempunyai tugas pokok dan fungsi yang lebih besar di bidang penegakan hukum daripada melakukan upaya pencegahan.

Padahal, menurut dia, paling utama adalah bagaimana menyelematkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan para pelaku kejahatan.

"Ada satu perspektif KPK ini dibayang-bayangi heroisme penindakan di periode sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya bertumpu pada KPK.

Baca juga: Polemik TWK di KPK, ICW Harap Presiden Jokowi Menegur dan Mengevaluasi Komisioner KPK dan Kepala BKN

Namun, dia melanjutkan, bagaimana peran serta mulai dari presiden hingga masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia.

"Perlu ada penguatan pada pemberantasan korupsi mulai dari presisen sampai ke bawah," kata dia.

Sementara itu, guru besar di bidang ilmu hukum dari Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, menilai selama ini upaya represif berupa penegakan hukum yang dilakukan KPK belum maksimal.

"Pengembalian uang negara jauh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan. Pemasukan uang KPK dari hasil korupsi hanya Rp 728 miliar. Sementara biaya negara untuk operasional KPK Rp 3 triliun setahun. Saya rasa pemberantasan korupsi secara represif tak signifikan," ujarnya.

Untuk itu, di periode KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri harus ada perubahan pola pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Hanya Didenda Potong Gaji, Sudirman Said: Kau Buang ke Mana Nuranimu?

"Langkah pencegahan justru lebih efektif. Pemberantasan harus jalan terus, tetapi pencegahan harus diutamakan. Semoga KPK era Firli (Bahuri,-red) ini tidak nyeleneh, mementingkan transparan, akuntabilitas, dan tidak mementingkan popularitas," tambahnya.