Breaking News:

Berita Jakarta

Legislator DKI Sorot Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Kali Ciliwung

Pemprov DKI gencar membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jaktim.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Dwi Rizki
Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga yang terdampak proyek. Foto dok: Mangkraknya proyek Normalisasi Kali Ciliwung menyebabkan banyak material, seperti buis beton atau gorong-gorong maupun sheet pile beton berukuran besar teronggok di pinggir Kali Ciliwung, saat ini. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator DKI Jakarta menyoroti adanya dugaan makelar tanah dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Adapaun Pemprov DKI Jakarta gencar membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga yang terdampak proyek.

Hal itu terungkap saat dia melakukan reses di RW 03, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

“Saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga, yaitu bahwa nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” kata Justin berdasarkan keterangannya pada Selasa (14/9/2021).

Justin melanjutkan, nantinya biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen.

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Jajaran Polsek Pancoran Hijaukan Bantaran Kali Ciliwung

Baca juga: Lahan Pembongkaran 9 Bangunan di Bantaran Kali Ciliwung Nantinya Dibangun Pengolahan Limbah Medis

Justin mengatakan, banyak warga yang sudah bersedia menjual tanah, bahkan mereka ingin segera mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Dengan demikian, sebenarnya tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

“Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” ujarnya.

“Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur,” tambah Justin dari Fraksi PSI ini.

Baca juga: Pengamat Tata Kota: Bangun Rumah Panggung di Tepi Kali Ciliwung Tidak Layak

Menurut dia, Pemprov DKI harus membuka peta trase tanah yang akan dibebaskan untuk normalisasi sungai.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memperjelas tahap-tahap pembebasan tanah sejak jauh-jauh hari, sehingga warga bisa bersiap diri.

“Uang ganti rugi tanah sangat dibutuhkan oleh warga untuk pindah rumah dan memulai hidup di tempat baru nanti. Oleh karena itu, saya minta Dinas SDA dan kelurahan-kelurahan aktif mendorong warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah, sehingga mereka akan menerima uang ganti rugi secara utuh, tidak dipotong oleh pihak-pihak yang diduga makelar tanah berkedok biro jasa,” jelas Justin. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved