Ratusan Massa yang Tergabung dalam Jakarta Bergerak Berunjuk Rasa Menolak Penyelenggaraan Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Rencana penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta memunculkan penolakan dan aksi unjuk rasa.

Unjuk rasa itu dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/09/21).

Pantauan wartakotalive.com, sekiranya pukul 11.15 WIB ratusan massa yang tergabung dalam Jakarta Bergerak, mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta sambil memegang sejumlah poster bertuliskan penolakan Formula E dan mereka terus berorasi.

Nampak sejumlah orang turut mengenakan pakaian dengan nuansa hitam membawa karangan bunga.

Tak hanya itu, di lokasi juga terlihat satu unit mobil komando dan sejumlah mobil pribadi milik pengunjuk rasa yang terus bergerak menuju arah Senen, Jakarta Pusat.

Baca juga: Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif Katakan DKI Sedang Merampungkan Rekomendasi BPK Soal Formula E

Baca juga: Hujan Interupsi di Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD DKI, Formula E Disorot Tajam

Baca juga: Arief Poyuono Kantongi Informasi Oknum Jakpro dan Pejabat DKI Kecipratan Fee Pembayaran Formula E

Sehingga, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kebon Sirih sempat mengalami kemacetan akibat banyaknya pengunjuk rasa yang hadir dan memenuhi hampir ruas jalan tersebut.

Terlihat juga petugas kepolisian dari Polrestro Jakarta Pusat yang ada di lokasi terus berupaya membubarkan para pengunjuk rasa dan mengimbau mereka untuk tidak berkerumun dan kembali ke rumah, sebab saat ini masih diberlakukannya PPKM.

Diketahui, adapun tulisan sejumlah poster dalam aksi unjuk rasa hari ini, yakni sebagai berikut:

P2APBD Sudah Disahkan Oleh DPRD Formula E Tetap Dijalankan Di Masa Pandemi
Interpelasi Gugur

Uang Rakyat Triliunan Dipakai Buat Balapan
Tolak & Batalkan

Jakarta Bergerak, Suara Rakyat Bersatu

Tolak Formula E, Warga Perlu Makan Bukan Balapan.

Sebelumnya diberitakan beredar sebuah petisi mempertanyakan kebijakan menggelar balap Formula E di Monas, Jakarta.

Petisi ini diajukan kepada partai politik di DPRD DKI Jakarta yang mendukung penggunaan dana APBD untuk lomba balap mobil Formula E.

“Kalian Mewakili Siapa?” Demikian pertanyaan itu menjadi judul petisi.

Adalah Ilma Sovri memulai petisi ini kepada DPRD DKI JAKARTA.

Dengan target 5.000 tanda tangan hingga berita ini diturunkan sudah mencapai lebih dari 4.300 tanda tangan.

Ada pun 54 orang teratas dicantumkan sebagai penanda tangan petisi itu.

Sebagian diantara mereka merupakan tokoh popular seperti Ananda Sukarlan, Saparinah Sadli, Olga Lydia, Yudi Latif, Imam Prasodjo, Jajang C Noer, Sarwono Kusumaatmadja, Goenawan Mohamad dan Inayah Wahid

Demikian bunyi petisi

Kalian sedang mewakili suara siapa – apa yang menjadi dasar kalian menyetujui penggunaan anggaran rakyat untuk sebuah lomba balap mobil pada saat rakyat sedang sakit, hidup susah, bahkan kehilangan orang tercinta karena pandemi?

Petisi ini kami ajukan kepada partai politik di DPRD DKI Jakarta yang mendukung penggunaan dana APBD untuk lomba balap mobil Formula E yakni Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional.

Kepada 73 anggota dewan dari partai ini, kami ingin bertanya:

Apa dasar yang bisa membenarkan penggunaan uang rakyat – uang kami para pembayar pajak – untuk sebuah ajang balap mobil di tengah kesusahan rakyat?

Kami ingin mengingatkan bahwa mendukung balap mobil Formula E di tengah pandemi seperti ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada rakyat.

Sebagai pembayar pajak, kami keberatan dan meminta uang rakyat yang ada di APBD Jakarta tidak dipakai untuk acara balap mobil Formula E.

Jakarta, 3 September 2021

Penandatangan:

1. Ilma Sovri Yanti

2 . Ananda Sukarlan

3  Saparinah Sadli

4. Akhmad Sahal

5. Henny Supolo

6. Arief Surowidjojo

7. Lelyana Santosa

8. Olga Lydia

9. Yudi Latif

10.  Mayling Oey

11. Imam Prasodjo

12. Natalia Soebagjo

13. Maria Hartiningsih

14. Jajang C Noer

15. Omi K. Nurcholish Madjid

16. Sarwono Kusumaatmadja

17. Goenawan Mohamad

18. Nong Darol Mahmada

19. Inayah Wahid

20. Yenni DP

21. Yuda Irlang

22. Dita Tisnadisastra

23. Lani Mangowal

24. Joyce Marulam

25. Yayu Triadji

26. Linda Hamid

27. Titi Mangowal

28. Siti Indrawati Harahap

29. Joy Magowal

30. Mulia Sitepu

31. Hadi Sujono

32. Ismi Dwirahayu

33. Adiwarman Idris

34. Farry Salim

35. Didiet Sulisto

36. Garry Trisnantoro

37. Ina Budiman

38. Deetje Nasution

39. Siti Herawati Mukadis

40. Aini Sani Hutasoit

41. Saras Mangoendipoero

42. Soraya Isa

43. Ita Muharam

44. Mulyawan Karim

45. Fara Marina Siahaan

46. Henny Girarda

47. Wrenges Widyastuti

48. Monica Ginting

49. Pradhana Adimukti

50. Catharina Widyasrini

51. Nyoman Nuarta

52. Syakieb Sungkar

54. Erry Riyana Hardjapamekas

Tujuh Fraksi Dukung Formula E

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan lewat warga menyusul tujuh fraksi di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat menolak memakai hak interpelasi soal Formula E.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rencana menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di kantornya pada Selasa (31/8/2021).

Dalam kesempatan itu, Gembong tak menampik jumlah anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi masih kalah dibanding dengan yang menolaknya.

Dijelaskannya kini ada 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mengajukan hak interpelasi.

Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak itu.

Dengan meyakini warga Jakarta, Gembong optimistis mereka dapat mendorong wakil rakyatnya di legislatif untuk memakai hak interpelasi.

Sebab dia memproyeksikan, nilai kerugian ajang balap ini bila tetap digelar sesuai rencana sampai 2024 mencapai Rp 1,36 triliun.

“Tugas kami meyakinkan pada rakyat Jakarta dulu, sebab dengan rakyat Jakarta yakin dengan yang ditempuh PDI Perjuangan, maka wakilnya (anggota fraksi lain) pasti bersama-sama kami juga,” kata Gembong.

Bertanya ke Gubernur

Menurut Gembong, anggota dewan yang berada di DPRD DKI Jakarta merupakan kepanjangan tangan masyarakat di pemerintahan.

Karena itu, Gembong merasa keberadaan mereka di DPRD DKI Jakarta hanya sebatas bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Tuan kita ini rakyat, hari ini kami menjelaskan pada tuan kita bahwa inilah kalau kita mengadakan (Formula E) akan menghamburkan uang dan membakar uang yang begitu banyak,” ujar Gembong.

Di sisi lain, 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan juga gerilya mengajak koleganya di fraksi lain agar memakai hak interpelasi.

Pendekatan dilakukan secara pribadi, hingga kelembagaan antar fraksi.

“Jadi, 25 orang ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa langkah untuk bertanya kepada pak Gubernur itu adalah langkah yang positif,” jelasnya.

Gembong juga menyindir langkah komunikasi politik para anggota dari tujuh fraksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka membahas ajang balap Formula E di forum tidak resmi melalui jamuan makan malam pada Kamis (26/8/2021) lalau, sementara PDI Perjuangan dan PSI hendak memakai forum resmi melalui rapat paripurna.

Justru dalam forum resmi itu, kata Gembong, Anies dapat berbicara banyak hal tentang konsepnya menggelar turnamen Formula E dengan rinci kepada warga Jakarta.

Sebab rapat paripurna dapat disaksikan langsung oleh warga Jakarta.

“Kalau kami kan bertanya sesuai konstitusional, sedangkan mereka dengan cara inkonstitusional,” kata Gembong berkelakar.

Gubernur Undang Makan Malam

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021).

Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.

Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti.

Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.

“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19. Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali.

“Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik.