Breaking News:

Berita Jakarta

Kantor DPRD DKI Dikepung Ratusan Orang Berbaju Hitam, Massa Desak Anies Batalkan Formula E

Ratusan massa yang tergabung dalam Jakarta Bergerak, mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak gelaran Formula E

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan ajang balap Formula E di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/09/21). 

Sementara itu Sekretaris PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mengatakan, pihaknya menolak P2APBD 2020 karena belum dikeluarkannya revisi studi kelayakan dampak ekonomi atas perhitungan untung-ruginya penyelenggaraan Formula E.

Baca juga: Karangan Bunga Banjiri DPRD DKI, PSI : Masyarakat juga Inginkan Interpelasi Formula E

Menurutnya, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD tahun 2019, seharusnya commitment fee Formula E masuk dalam hitungan studi kelayakan.

“Ini aneh, anggaran triliunan dan studi kelayakannya belum jelas kok sudah langsung diterbitkan Instruksi Gubernur untuk tetap menjalankan? Ibarat bangun rumah tanpa gambar, tidak jelas seperti apa nantinya,” ujarnya.

Sedangkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan, di dalam LHP dari BPK terhadap APBD tahun 2019, ditemukan 10 lebih bayar yang bersifat administratif dan dua lagi yang materiil.

Baca juga: Aksi Massa Geruduk Balai Kota DKI Desak Anies Batalkan Formula E di Jakarta

Kata dia, temuan tersebut merupakan suatu hal yang fatal dan tidak boleh dibiarkan karena duit yang dipakai berasal dari rakyat.

“Harusnya ini ditindaklanjuti dengan audit khusus dan ini bisa dimintakan oleh kita sebagai dewan, tetapi untuk menghindari isu yang semakin memanas lebih baik gubernur sendiri yang mengaudit khusus dengan meminta kepada BPKP,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Abdurrahman Suhaimi akan memasukan catatan dari PDI Perjuangan dan sikap dari PSI terhadap P2APBD tahun 2020.

Sebelum mengetuk palu sebagai tanda setuju, Suhaimi menanyakan kepada koleganya di dewan untuk menjadikan Raperda P2APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebagai Perda.

Setelah mayoritas anggota dewan sepakat, Suhaimi mengetuk palu sebanyak tiga kali sebagai tanda setuju.

“Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah, maka peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti,” kata Suhaimi. (faf)

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved