Tujuh Fraksi di DPRD DKI Tolak Interpelasi Anies Baswedan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digulirkan PDIP dan PSI. Sebab, dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga ibu kota.

Usulan hak interpelasi ini hanya ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal 25 dari PDIP dan dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI.

Sedangkan, tujuh fraksi yang menolak di antaranya, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih mentahkan usulan PDIP dan PSI.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi, menilai, hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak perlu dikuti.

Baca juga: Vonis Vicky Prasetyo Ditunda Hakim, Angel Lelga: Ini Hasil Kesabaran Saya Selama Tiga Tahun

"Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu, Pak," kata Desi di Jakarta, Jumat (27/8).

Menurut dia, dewan di Kebon Sirih sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, Desi mengungkapkan, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. "Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," bebernya.

Hal senada ditegaskan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz. Dia menilai, masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi.

Baca juga: Katalog Promo JSM Indomaret 27-29 Agustus, Harga Hemat Beras, Kecap, Keju, Susu Anlene dll

Sebab interpelasi, menurut Aziz, merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.

"Kami menggunakan cara cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, yah memaksa bahwa ini harus memberikan," tuturnya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani, memastikan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui.

Baca juga: Tertib Prokes, Sholat Jumat di Masjid Pemda, Ambil Antrian di Aplikasi Bebunge

Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.

"Kemarin, Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," Basri Baco.

Baca juga: Yuyun Sukawati Menangis Fajar Umbara Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Berharap Vonis Hakim Lebih Berat

"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," tegas Basri Baco