Kesehatan
Akibat Pandemi Covid-19, Program Penurunan Kematian Akibat Kanker Payudara Melambat
Selama pandemi Covid-19 banyak konsultasi kesehatan dilakukan melalui telemedicine. Namun itu tak semua penyakit, di antaranya kanker payudara.
Penulis: LilisSetyaningsih | Editor: Fred Mahatma TIS
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Di masa pandemi Covid-19, di mana aktivitas banyak dilakukan di rumah saja, termasuk ke fasilitas kesehatan. Fasilitas telemedicine kemudian banyak diminati pasien yang khawatir harus konsultasi langsung ke rumah sakit.
Namun tidak semua penyakit bisa dilakukan konsultasi telemedicine. Di antaranya kanker payudara.
Data Globocan 2020, kanker payudara di Indonesia merupakan kanker paling banyak pada perempuan dengan proporsi 16,6 persen dari total kasus kanker. Terdapat 65.858 kasus baru dan 22.430 kematian pada tahun 2020.
Baca juga: Menkes Budi Sadikin Percaya Kerjasama Semua Pihak Terkait Bisa Kendalikan Penyakit Kanker Payudara
Diperkirakan jumlah kematian maupun kasus baru akan terus naik hingga tahun 2040, bila tidak dilakukan upaya sejak hulu hingga hilir, dan tanpa didukung regulasi yang jelas.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Breast Cancer Initiative (GBCI) pada Maret 2021 lalu, menargetkan angka kematian akibat kanker payudara menjadi sebesar 2,5 persen per tahun sampai tahun 2040.
Ning Anhar, dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dan juga Wakil Ketua Penyelenggara The Southeast Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) ke-5 menjelaskan, untuk mencapai target WHO tersebut, dibutuhkan upaya ekstra keras dan kerjasama dari berbagai pihak yang melibatkan ahli di bidang kesehatan, dokter ahli onkologi, organisasi yang bergerak di bidang kanker payudara, pemerhati, serta pemangku kebijakan dari berbagai negara.
Baca juga: Semua Negara Beradaptasi Menangani Kanker Payudara di Masa Pandemi Virus Covid-19
Dalam SEABCS ke-5, Dr. Benjamin Anderson dari GBCI merekomendasikan 3 pilar dalam tatalaksana kanker payudara. “Ketiga pilar yang dimaksud yaitu promosi kesehatan untuk deteksi dini, diagnosis kanker payudara, dan tatalakasana kanker payudara yang komprehensif,” jelas Ning Anhar dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com, Senin (23/8/2021).
Kolaborasi dan regulasi sangat penting dalam mempercepat target WHO, mengingat pandemi Covid-19 membuat program penurunan kematian akibat kanker payudara melambat.
Dr. Walta Gautama ST, Sp.B (K) Onk, Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) menyebutkan target ini makin sulit dicapai karena sebagian besar pasien datang dalam stadium 3-4, terlebih di masa pandemi ketika terjadi penurunan kedatangan pasien ke pelayanan kesehatan secara signifikan.
Baca juga: SGM Eksplor Ajak Masyarakat Dukung Nutrisi Anak Indonesia Melalui Gerakan Sosial Ayo Tunjuk Tangan
Baca juga: Edukasi Nutrisi Sejak Remaja untuk Meningkatkan Status Gizi Ketika Dewasa dan Hamil
Varian delta merebak
Selain itu, akibat merebaknya varian delta yang sangat menular, banyak tenaga medis yang terinfeksi sehingga pelayanan pada pasien kanker payudara terganggu. Komunikasi antara dokter dan pasien juga mengalami kendala karena dilakukan secara daring melalui telemedicine.
“Ini tidak pernah bisa maksimal, karena tidak semua praktik atau profesi bisa dilakukan dengan telemedicine. Saat pemeriksaan perlu melihat langsung klinis pasien, meraba, memegang. Foto pun tidak bisa mewakili sepenuhnya, sehingga kesulitan. Kalau saya pribadi daripada salah diagnostik, lebih baik tunda dulu hingga kondisinya memungkinkan. Bila dipaksakan bisa membahayakan pasien,” papar dr. Walta.
Selain itu Covid-19 juga memperburuk kondisi pasien kanker. Angka kematian orang normal akibat Covid-19 di dunia sekitar 3-5 persen. Jika pasien kanker terkena Covid-19, angka kematiannya menjadi 26-28 persen.
Ini juga terjadi di RSK Dharmais dari Maret 2020-Februari 2021, di mana angka kematian pasien kanker yang terinfeksi Covid-19 mencapai 22 persen.
“Jalan keluarnya adalah vaksin. Berdasarkan temuan PERABOI, dari 200 pasien kanker yang divaksin, KIPI hanya ditemukan pada 2-3 orang, itu pun tidak berat,” ungkap dr. Walta.
Ning Anhar menjelaskan, salah satu advokasi mendesak untuk pemerintah adalah segera mengeluarkan peraturan atau panduan vaksin untuk pasien kanker payudara dengan persayaratan tertentu.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/ilustrasi-kanker-payudara_xx.jpg)