Tak Lolos TWK Lalu Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

Mereka yang sebelumnya dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) itu, akan diusulkan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Editor: Yaspen Martinus
Dok KPK
Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor.

Mereka yang sebelumnya dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) itu, akan diusulkan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)

"18 pegawai yang telah lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan untuk diangkat menjadi ASN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri lewat keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Densus 88 Duga Teroris JI Ikut Berpolitik, Galang Dana Pakai Kotak Amal dan Tablig Akbar

Firli mengatakan, KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses pengangkatan.

Adapun prosesnya, kata Firli, Sekjen KPK akan mengirim surat ke Kemenpan-RB berisi permintaan agar 18 pegawai masuk dalam formasi ASN di KPK.

Surat selanjutnya ke BKN, yang berisi permintaan pengangkatan menjadi ASN dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Baca juga: IDI: Jokowi Sangat Baik Gelontorkan Ratusan Triliun untuk Tangani Covid-19, tapi di Bawah Tak Sesuai

"KPK melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Firli.

Diklat yang berlangsung selama 30 hari sejak 22 Juli ini sebagai tindak lanjut proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 tahun 2019.

56 Pegawai Tak Lulus TWK Tetap akan Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bakal memecat 56 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN), pada akhir Oktober 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, langkah itu akan tetap diambil, meski Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) belum memberikan putusan terkait gugatan pelaksanaan TWK.

"Sebagaimana kami tegaskan, KPK itu penegak hukum, menjalankan perintah hukum."

Baca juga: Dituntut 7 Bulan Bui, Kivlan Zen: Kalau Saya Bersalah Pasti Dihukum Mati, Minimal 20 Tahun

"Perintahnya adalah dua tahun sejak diundangkan, Oktober 2019, maka berakhir Oktober 2021, itu perintah hukum," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/8/2021).

Ghufron menjelaskan, sikap itu diambil berdasarkan pasal 69 c UU 19/2019 tentang KPK.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved