Breaking News:

Virus Corona

24,66 Persen Pekerja Berpotensi Kena PHK, Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Bisa Lindungi Buruh

Covid-19 mengakibatkan banyak penduduk Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Sebanyak 24,66 persen pekerja atau buruh di sektor kritikal, esensial, dan non esensial, berpotensi di-PHK. Sedangkan 23,72 persennya berpotensi dirumahkan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sebanyak 24,66 persen pekerja atau buruh di sektor kritikal, esensial, dan non esensial, berpotensi di-PHK.

Sedangkan 23,72 persennya berpotensi dirumahkan.

Data ini berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Kabareskrim Ancam Tutup Permanen Penyedia Jasa Tes PCR yang Pasang Tarif Lebihi Harga Pemerintah

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, fakta tersebut membuat pemerintah perlu melakukan intervensi, agar potensi-potensi negatif ini bisa kita hindari

“Minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya."

"Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan proses produksi,” kata Sekjen Anwar, pada webinar yang digelar TNP2K terkait BSU, Kamis (18/8/2021).

Baca juga: Tulis Surat Terbuka, Muhammadiyah Minta Jokowi Pulihkan Nama Baik 75 Pegawai KPK dan Dijadikan ASN

Covid-19 mengakibatkan banyak penduduk Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Sekjen Kemnaker berharap bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) 2021, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program BSU tahun 2021 adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Pandemi Covid-19 Skenario Tuhan Supaya Kita Kembali ke Jati Diri Bangsa

Anwar menegaskan, BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved