Tulis Surat Terbuka, Muhammadiyah Minta Jokowi Pulihkan Nama Baik 75 Pegawai KPK dan Dijadikan ASN

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS/ALIF ICHWAN
PP Muhammadiyah menuliskan surat terbuka untuk Presiden Jokowi, terkait temuan Ombudsman dan Komnas HAM soal pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Surat terbuka itu diteken oleh Busyro Muqoddas. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

Surat itu terkait temuan Ombudsman dan Komnas HAM soal pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi membatalkan asesmen TWK itu.

Baca juga: Jokowi Diminta Ambil Alih TWK Pegawai KPK, Moeldoko: Jangan Semua Persoalan Lari ke Presiden

Surat terbuka itu diteken oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M Busyro Muqoddas.

Ada tiga poin tuntutan Muhammadiyah kepada Presiden dalam surat tersebut.

"Menyusul rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia."

Baca juga: Moeldoko: Presiden Tak Pernah Pusing dengan Kritik, tapi Jangan Sembarangan Bicara

"Laporan Komnas HAM mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK."

"Semakin menguatkan adanya dugaan upaya bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu," begitu isi surat yang diterima Tribunnews, dalam alinea pembukaan, seperti dikutip pada Kamis (19/8/2021).

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Muncul Isu Pemilu 2024 Diundur Hingga 2027, Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Membantah

Pertama, Jokowi merupakan Presiden RI yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta pejabat pembina kepegawaian tertinggi, harus mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Kedua, Presiden Jokowi juga harus memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu.

Muhammadiyah juga meminta Presiden Jokowi mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS, sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Penelitian Terbaru: Vaksin Sputnik V Buatan Rusia Ampuh Lawan Covid-19 Hingga 99 Persen

Muhammadiyah menyatakan hal tersebut juga rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM, yang menyatakan adanya dugaan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Ketiga, Muhammadiyah menilai asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 41 tahun 2020, dan pengabaian arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved