Formappi: Jangan Sampai Kebijakan Hapus Rumah Dinas Hanya karena DPR Mau Jatah Uang Cash Saja

Baidowi tak setuju jika rumah jabatan anggota DPR diambil alih begitu saja.

Dia menyarankan jika fasilitas RJA dinilai boros, maka penggantian dengan uang sewa akan lebih baik.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 201 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Membara

"Itu kan hak anggota DPR."

"Kalau dirasa boros, ya ganti aja mekanismenya dengan yang lebih tepat."

"Misalnya seperti yang diterapkan di DPD, dikasih uang sewa rumah tiap bulan."

Baca juga: KISAH Kepala Puskesmas Kembangan Lawan Stigma Saat Perangi Covid-19, Pernah Dicap Virus Bergerak

"Itu lebih hemat hitungannya, dibanding biaya maintenance RJA DPR tiap tahun," kata Baidowi saat dikonfirmasi, Rabu (11/8/2021).

Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai, wacana pengambilalihan RJA DPR seharusnya dijalankan dengan adil.

Hal itu mengingat bahwa RJA DPR merupakan hak melekat bagi anggota DPR.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polisi Ciduk Terduga Pembunuh Wanita yang Jenazahnya Dibungkus Kardus di Cakung

Awiek pun membantah alasan wacana ambil alih rumah dinas anggota DPR itu karena mayoritas fasilitas rumah tersebut tidak dihuni.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu menegaskan, banyak anggota DPR yang menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal.

"Saya menempati tuh."

Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Hapus Aturan Pemeriksaan Selaput Dara Bagi Calon Kowad

"Dan masih banyak yang menempati."

"Itu kan harus fair."

"Lalu bagaimana dengan rumah dinas pejabat selain DPR yang tidak ditempati?" Tanyanya. (Chaerul Umam)