Formappi: Jangan Sampai Kebijakan Hapus Rumah Dinas Hanya karena DPR Mau Jatah Uang Cash Saja

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kementerian Keuangan dikabarkan berniat mengabil alih rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, faktanya memang banyak anggota DPR yang tak menempati fasilitas RJA.

"Kalau tidak dipakai untuk tujuan utama sebagai tempat tinggal anggota DPR, maka negara memang bisa mengambil alih fasilitas itu, untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat," kata Lucius kepada Tribunnews, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Nama Puan Maharani di Wikipedia Ditambahi Chicago Bulls, PDIP: Selebrasi Para Pecundang Peradaban

Lucius mengatakan, keputusan mengambil alih rumah dinas itu patut diiringi kekecewaan, karena banyak anggaran yang dipakai selama ini untuk merenovasi kompleks perumahan Kalibata tersebut.

Keputusan merenovasi kompleks perumahan DPR saat itu, karena ada penilaian ketaklayakan rumah dinas itu, yang membuat anggota DPR enggan menempatinya.

Namun nyatanya, setelah direnovasi pun banyak anggota DPR yang masih tak mau menempatinya.

Baca juga: Dimulai pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2021, DPR Bakal Gunakan GeNose untuk Deteksi Covid-19

"Ini saya kira harus dipertanggungjawabkan oleh DPR sendiri."

"Pertanggungjawaban mereka penting untuk sebagai pertimbangan perlu atau tidaknya fasilitas rumah dinas dipertahankan," tuturnya.

Lucius menjelaskan, awalnya pengadaan rumah dinas di satu kompleks didasari pertimbangan agar anggota DPR bisa efektif bekerja, dan bisa berkoordinasi satu sama lain karena tinggal berdampingan.

Baca juga: Hasil Autopsi, Maroah yang Ditemukan Tewas di Cakung Ternyata Sedang Hamil Lima Bulan

Namun, keputusan untuk tidak menempati rumah dinas itu merupakan pilihan bebas, karena punya rumah sendiri, atau mampu membayar rumah sendiri, atau bisa saja menganggap fasilitas rumah dinas yang tidak memadai.

"Jadi saya setuju kalau anggota DPR melakukan evaluasi soal urgensi rumah dinas ini."

"Jangan sampai kebijakan menghapus rumah dinas hanya karena anggota DPR mau jatah uang cash saja."

Baca juga: Satgas Covid-19: Masih Ada 5 Persen Masyarakat di Daerah Benar-benar Tolak Jalankan Prokes

"Dengan kekuasaan mereka untuk menentukan plafon anggaran, mereka bisa menjadikan peluang ini untuk menambah pundi-pundi."

"Apalagi jika anggota DPR memang punya rumah pribadi, maka anggaran rumah ini nanti hampir pasti akan menjadi tambahan pendapatan baru, yang bisa semakin memakmurkan anggota tersebut," papar Lucius.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui ada wacana rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata bakal diambil alih oleh pemerintah, melalui Kementerian Keuangan.

Baca juga: Minta Pembunuh Maroah Dihukum Berat, Tante Korban: Dia Masih 17 Tahun dan Meninggal Mengenaskan