Tuai Protes Keras Pengadaan Seragam Baru Anggota DPRD Kota Tangerang Senilai Rp 675 Juta Dibatalkan 

Kemudian, ia juga meminta ketua dewan penjelasan lebih lanjut, terkait item-item Program APBD yang dikhawatirkan banyak ketidak sesuaian dengan KUA dan PPAS pada TA 2021.

"Sebaiknya dilakukan demikian, sebab jika hal tersebut tidak ada dalam item program/perencaan, akan bisa menimbulkan sanksi hukum. Karena bisa dianggap program siluman dan ini melanggar UU No 23 tahun 2014, tentang Pemda. Lalu melanggar PP. No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan juga melanggar Permendari No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman APBD 2021," ujar Ibnu Jandi saat dihubungi Wartakotalive.com melalui pesan singkat terkait hasil kunjungan ke kantor DPRD Kota Tangerang, Senin(9/8/2021).

Selain itu, Ibnu Jandi juga meminta agar besaran item harga Baju Dinas direvisi.

Terakhir, membatalkan terlebih dahulu hasil tender baju mewah anggota dewan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ibnu Jandi, usai saat menemui Gatot Wibowo di gedung DPRD Kota Tangerang. 

Ia menyambut itikad baik dari Gatot Wibowo, yang akan membahas ulang masalah anggaran seragam dinas yang fantastis hingga mencapai Rp 1, 275 miliar.

Baca juga: Miris! Pindah Rumah, Bantuan Sosial Tunai Rp 600 Ribu Milik Fahmi Dicatut Ketua RT di Kebon Jeruk