Virus Corona Jabodetabek

Pemerintah Diminta Setop Penyekatan Mobilitas Warga, Lebih Baik Gencarkan Testing dan Tracing Gratis

Ketika terjadi penyekatan, pemerintah tidak bisa memberikan solusi kepada warga yang dibatasi mobilitasnya.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Miftahul Munir
Ratusan petugas gabungan melakukan penyekatan di kawasan Lampiri, di Jalan Raya Kalimalang, Kecamaran Duren Sawit, Jaktarta Timur, Senin (26/7/2021). 

WARTAKOTALIVE, JATINEGARA - Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, meminta pemerintah tidak memperpanjang pos penyekatan di Jakarta.

Karena, pos penyekatan ini membuat masyarakat tidak bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya.

Terlebih, penyekatan di sejumlah titik ini tidak jelas urgency-nya, dan hasil penerapannya tidak ada juga.

Baca juga: Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas, Kajari Jakpus: Tak Masalah, Tidak Perlu Dijemput Paksa

"Kalau warga sudah divaksin, ya udah tidak usah pakai penyekatan lagi, kasihan mobilitas warga terbatas," kata Trubus kepada Wartakotalive, Senin (2/8/2021).

Ketika terjadi penyekatan, pemerintah tidak bisa memberikan solusi kepada warga yang dibatasi mobilitasnya.

Meski sejumlah warga ada yang dapat bantuan sosial tunai, tapi itu tidak bisa membantu kebutuhan ekonomi warga.

Baca juga: 10 Pegawai KPK Meninggal Akibat Covid-19 Hingga 31 Juli 2021, 436 Orang Positif

Sebab, warga hanya mendapatkan BST dari pemerintah sebesar Rp 300.000 per bulan.

Ia meyakini, uang sebesar itu tidak akan bisa mencukupi makan satu keluarga selama satu bulan.

"Pemerintah tidak berikan kompensasi yang memadai kepada warga selama mobilitasnya terbatas," ujar dia.

Baca juga: JPU Belum Eksekusi Pinangki karena Sibuk, Boyamin Saiman: Sejak Ada RI Juga Tiap Hari Banyak Kerjaan

Daripada melakukan penyekatan, Trubus lebih suka aparat gabungan melakukan tracing dan testing kepada warga.

Tujuannya agar kasus Covid-19 di wilayah Jakarta bisa segera menurun.

"Sediakan saja testing dan tracing secara gratis, misalnya dia mau ke mal, ya sudah harus sediakan testing, tapi gratis biar enggak beban masyarakatnya," sarannya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, Partai Demokrat Minta Jangan Ada Anggaran Susupan

Sementara, pemerintah rampung membahas nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4, yang berakhir hari ini.

"Ya kita sudah bahas," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/8/2021).

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved