Menteri Jokowi Dinilai Kurang Berinovasi dalam Penanganan Covid-19, Cuma 10 Orang yang Kerap Tampil

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, menyoroti jarangnya para menteri Kabinet Indonesia Maju tampil dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, hanya 10 menteri yang kerap turut serta tampil, dari 34 menteri yang ada.

Bahkan, menteri-menteri Jokowi juga dinilai jarang berinovasi dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 31 Juli 2021: Suntikan Pertama 47.226.514, Dosis Kedua 20.534.823 Orang

"Misalnya Menteri Sosial yang bukannya memberdayakan warteg yang kata radio ini (MNC Trijaya) juga kemarin 25.000 warteg tertutup, tapi lebih memilih membuat dapur umum," ujar Hendri,dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Ekonomi Politik Pandemi', Sabtu (31/7/2021).

Meski demikian, Hendri juga mengapresiasi pemerintah yang mulai realistis menghadapi pandemi di tahun kedua.

Namun, strategi pemerintah untuk membuat tidak panik masyarakat ternyata belum efektif sepenuhnya.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 31 Juli 2021: Suntikan Pertama 47.226.514, Dosis Kedua 20.534.823 Orang

Itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang longgar terhadap protokol kesehatan.

Hendri menegaskan strategi itu perlu diperbaiki. Karena, sekadar menekankan tidak panik ke masyarakat tidaklah cukup.

"Karena membuat tidak panik akhirnya masyarakat longgar terhadap prokes dan bagaimana mereka mengatasi pandemi ini."

Baca juga: Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan, Moeldoko: Semoga Dukungan Ini Tidak Diasumsikan Macam-macam

"Yang menurut saya harus diperbaiki strateginya, jangan gunakan tidak perlu panik," ucap Hendri.

Hendri juga mengimbau pemerintah menghindari gesekan politik yang tidak perlu selama pandemi Covid-19.

Salah satu gesekan politik yang tidak perlu, kata Hendri, adalah polemik revisi statuta Universitas Indonesia (UI).

Baca juga: Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Meski Putusan Sudah Inkrah, JPU Bantah Kasih Perlakuan Istimewa

"Satu lagi yang harus dijaga pemerintah adalah gesekan politik yang tidak perlu, urusan statuta UI misalnya."

"Itu saya kira ini bisa diselesaikan Pak Jokowi dengan cepat, dengan memperbaiki sistem dan pelayanan dan sekitarnya," tuutr Hendri.