Breaking News:

Berita Jakarta

Begini Alasan Anies Baswedan Usul Sanksi Pidana bagi Pelanggar Prokes

Dalam pidato Anies yang dibacakan Ariza, dia menyebut beberapa pekan terakhir angka penyebaran Covid-19 di tanah air meningkat pesat.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Wartakotalive.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji di Monas, Minggu (18/7).   

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam draf perubahan itu, Anies menambah beberapa pasal untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Jenis sanksi pidana mulai dari denda administratif, kurungan selama tiga bulan sampai pencabutan izin usaha.

Adapun draf perubahan Perda itu, telah disampaikan Anies yang diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) siang.

Baca juga: Dikritik Ekonom Gara-gara Minta PMN Rp106 Triliun, Begini Respon Erick Thohir

Baca juga: Tak Sebanding dengan Jumlah Pasien, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Ajukan Penambahan Nakes

Dalam pidato Anies yang dibacakan Ariza, dia menyebut beberapa pekan terakhir angka penyebaran Covid-19 di tanah air meningkat pesat.

Puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu, kasus baru menembus di angka 56.757 secara nasional.

Sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, angka kematian dengan kasus konfirmasi Covid-19 mencapai 10.610 orang. Sedangkan data terbaru di DKI Jakarta terdapat penambahan 6.213 kasus positif aktif pada 20 Juli 2021.

Baca juga: Anies Baswedan Ingin Satpol PP Punya Kewenangan sebagai Penyidik Pelanggar Prokes seperti Polisi

“Angka di atas tidak dapat dipahami sebagai angka statistik semata. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, maupun kerabat famili dekatnya akibatnya Covid-19 ini,” kata Ariza saat membacakan pidato Anies di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021).

Selain kasus aktif dan angka kematian yang naik, kata dia, tingkat pelanggaran prokes di Jakarta juga masih tinggi.

Untuk penindakan terhadap pengawasan tertib masker rata-rata 1.000-2.000 orang per hari, kemudian penindakan di rumah makan, kafe atau restoran mencapai 50-100 tempat per hari.

Selanjutnya, penindakan di perkantoran rata-rata 10-20 tempat per hari, dan penindakan di tempat usaha lainnya mencapai 20-50 pelanggaran setiap hari.

Baca juga: Penjelasan Pihak Keluarga Atas Kondisi Kesehatan Habib Luthfi, Minta Jamaah Ikhlas dalam Berdoa

“Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan mengenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

“Adanya peningkatan data kasus orang terkonfirmasi Covid-19 dan bertambah signifikannya orang yang meninggal dunia karena Covid-19, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk mengajukan usulan perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2020,” jelasnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved