Breaking News:

Berita Jakarta

Anies Baswedan Ingin Satpol PP Punya Kewenangan sebagai Penyidik Pelanggar Prokes seperti Polisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin Satpol PP memiliki kewenangan sebagai penyidik pelanggaran protokol kesehatan (prokes) seperti polisi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Joko Supriyanto
Anies Baswedan sedang mengusulkan tentang kewenangan petugas Satpol PP terhadap pelanggar protokol kesehatan bisa seperti penyidik polisi. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin Satpol PP memiliki kewenangan sebagai penyidik pelanggaran protokol kesehatan (prokes) seperti polisi.

Keinginan Anies Baswedan itu dituang dalam usulan draf perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Anies Baswedan pengajukan usulan itu kepada DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Berdasarkan dokumen yang diterima wartakotalive.com, Gubernur DKI Jakarta menyisipkan satu pasal antara Pasal 28 dan Pasal 29 yaitu Pasal 28A.

Pasal tersebut menjelaskan, Satpol PP diberikan kewenangan sebagai penyidik pelanggaran protokol kesehatan di Ibu Kota.

Bunyi Pasal 28 A ayat 1, selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

"Seperti dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini,” demikian bunyi Pasal 28A ayat 1 dari draf tersebut.

Baca juga: Tiga Kecamatan di Wilayah Jakarta Barat Ini Paling Banyak Terjadi Pelanggaran PPKM Darurat

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ganjar Minta Semua Pihak Pastikan Bansos Tersalurkan

Sementara itu pada Pasal 28A ayat 2, PPNS memiliki 14 kewenangan lain dalam melakukan penyidikan.

Kewenangan Satpol PP DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana.
5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
6. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain .

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved