PPKM Darurat Diperpanjang Atau Tidak? Legislator PKB: Serba Salah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan nasib pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang berakhir pada Selasa (20/7/2021) hari ini.

Menurut anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah, pemerintah patut mencoba opsi lain, yaitu melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan.

“Masyarakat diajak untuk disiplin dan peduli."

Baca juga: Kebanjiran Pesanan, Pedagang Papan Nisan di TPU Padurenan Bisa Kantongi Rp 5 Juta Sehari

"Pemerintah kebijakannya juga diperjelas, sehingga masyarakat mudah untuk menjalankan," kata Nur Nadlifah kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).

Ia menekankan, pengawasan terhadap prokes harus diperketat.

Misalnya, ketentuan work from office dan work from home di perkantoran dan perusahaan, harus benar-benar ditegakkan.

Baca juga: Juliari Mengaku Tak Tahu Tata Kelola Anggaran Negara Saat Jabat Mensos, Hakim: Waduh, Fatal Ya

Politikus Fraksi PKB ini menambahkan, pembatasan mobilitas dari penerapan PPKM darurat yang berkepanjangan, dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.

Di mana, banyak masyarakat yang mencari nafkah setiap hari adalah untuk kebutuhan makan keluarganya di hari itu juga.

Namun, jika mobilitas tidak dibatasi melalui PPKM darurat, dikhawatirkan angka penyebaran Covid-19 akan terus meningkat.

Baca juga: Hari Ini 30 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Padurenan, Pernah 80 Jasad dalam Sehari

"Soal PPKM darurat, ini kita serba salah."

"Dua minggu PPKM darurat sangat menyulitkan masyarakat yang harus mencari nafkah harian, mengingat bansos belum juga cair."

"Namun kalau tidak diperpanjang, penyebaran virus ini juga luar biasa hingga menyebabkan rumah sakit penuh, banyaknya pasien isoman yang tidak terurus."

Baca juga: Risma: Lapor Saya Jika Ada yang Main-main dengan Bansos, Nanti Tak Tindak Tegas!

"Selain itu kita juga kekurangan oksigen, obat, bahkan para nakes sudah lelah luar biasa," terangnya.

Menurut Nur Nadlifah, dalam menyosialisasikan dan menegakkan PPKM darurat, para petugas lapangan harus melakukan pendekatan humanis melibatkan seluruh komponen masyarakat.