KERETA Cepat China Melaju 600 Km/Jam Lebih Cepat dari Pesawat, Diluncurkan Hari Ini

WARTAKOTALIBE.COM, BEIJING- China meluncurkan kereta maglev yang mampu melaju dengan kecepatan tertinggi 600 kilometer per jam pada Selasa (20/7/2021), kata media pemerintah.

Kecepatan maksimum akan membuat kereta, yang dikembangkan sendiri oleh China dan diproduksi di kota pesisir Qingdao, menjadi kendaraan darat tercepat secara global.

Menggunakan gaya elektro-magnetik, kereta maglev "melayang" di atas lintasan tanpa kontak antara badan dan rel.

Demikian berita terkini Wartakotalive.com bersumber dari reuters.com petang ini.

China telah menggunakan teknologi ini selama hampir dua dekade dalam skala yang sangat terbatas.

Baca juga: Said Didu Sindir Janji Jokowi Bangun Kereta Cepat Tanpa APBN, Kini Malah Mau Ngutang ke Bank China

Baca juga: Kereta Api Komuter Hanya Layani Pekerja Perkantoran Sektor Esensial dan Kritikal, Ini Penjelasannya

Shanghai memiliki jalur maglev pendek dari salah satu bandara ke sebuah kota.

Meskipun belum ada jalur maglev antarkota atau antarprovinsi di China yang dapat memanfaatkan kecepatan yang lebih tinggi dengan baik, beberapa kota termasuk Shanghai dan Chengdu telah mulai melakukan penelitian.

Dengan kecepatan 600 km/jam, hanya perlu 2,5 jam perjalanan dari Beijing ke Shanghai dengan kereta api --perjalanan lebih dari 1.000 km (620 mil).

Sebagai perbandingan, perjalanan akan memakan waktu 3 jam dengan pesawat dan 5,5 jam dengan kereta api berkecepatan tinggi.

Artinya, kereta maglev China ini lebih cepat dari pesawat.

Negara-negara dari Jepang hingga Jerman juga terus melakukan pengembangan  untuk membangun jaringan maglev.

Namun diakui bahwa  biaya tinggi dan ketidakcocokan dengan infrastruktur lintasan saat ini tetap menjadi rintangan bagi pengembangan kereta cepat ini.

Kereta Cepat China di Indonesia

Sementara itu, China juga tengah membangun jaringan kereta cepat di Indonesia. 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu kembali mengungkit janji Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak akan menggunakan uang negara dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek itu dikerjakan secara bersama sejumlah BUMN bersama perusahaan China. Mereka membentuk sebuah konsorsium.

Jokowi sempat menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.

Baca juga: IBAS Prihatin Rakyat Rela Dipenjara karena Tak Bisa Bayar Denda PPKM, Ibaratkan Negara Sedang Sakit

"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) silam.

Namun, janji dan komitmen presiden mulai goyah.

Kini pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan untuk proyek tersebut, lantaran saat ini mengalami kesulitan pendanaan.

"Mengingatkan janji manismu bahwa Kereta Api China tidak akan gunakan APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Sekarang minta PMN dll," tulis Said Didu di Twitter, Kamis (15/7/2021), mengkritik rencana pemerintah memberikan pendanaan terhadap proyek tersebut 

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menghadapi masalah peliknya pendanaan.

Kondisi ini bisa memperburuk kinerja keuangan beberapa BUMN yang ditugasi membangun proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, Erick Thohir meminta persetujuan DPR untuk mengucurkan dana APBN untuk proyek kereta cepat lewat skema penyertaan modal negara (PMN).

PMN diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Dalam rencana PMN yang akan dimasukan dalam APBN 2022 tersebut, Erick Thohir juga meminta DPR untuk menyetujui suntikan modal negara untuk 11 BUMN lainnya.

Total PMN yang diminta Erick Thohir adalah sebesar 72,44 triliun.

Untuk mencari pendanaan, pemerintah dikabarkan berencana melakukan pinjaman dana dari China Development Bank (CDB) guna mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) .

Saat ini proses negosiasi tengah dilakukan.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan pemegang saham KCJB.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kartika menjelaskan, pinjaman perlu dilakukan untuk mendukung operasional awal KCJB.

Sebab, dalam perhitungannya, KCJB akan mengalami cost deficiency atau kekurangan biaya saat awal beroperasi.

Baca juga: Ekonom: Penyekatan Termasuk Karantina,Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan Pokok Warga dan Hewan Ternak

Tuai kritik

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.

Ia bilang, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun para pembantunya, selalu menyebut kalau pendanaan proyek kereta cepat tidak akan sampai menggunakan dana uang rakyat.

Pemerintah selama ini mengklaim, proyek ini bisa didanai murni lewat business to business.

Sebagai informasi, penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero).

Bersama dengan perusahaan China, keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia-China. Baik pihak BUMN Indonesia maupun China, sama-sama berkontribusi pada proyek tersebut sesuai porsi saham.

Baca juga: IBAS Prihatin Rakyat Rela Dipenjara karena Tak Bisa Bayar Denda PPKM, Ibaratkan Negara Sedang Sakit

"Awalnya begitu (janjinya). Tapi ketika dikerjakan oleh BUMN karya yang belum pengalaman akhirnya pemerintah juga harus turun tangan. Sebelumnya juga terjadi di LRT Jabodetabek," jelas Djoko dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Ia berujar, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dikatakan bernasib sama dengan proyek LRT Jabodetabek. Pendanaan dua proyek ini akhirnya banyak bergantung pada KAI, di mana pemerintah akhirnya mengucurkan dana APBN yang tak sedikit lewat PMN yang diberikan untuk PT KAI.

Ini karena kontraktor LRT Jabodetabek, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, juga mengalami kesulitan pendanaan.

Djoko bilang, membangun perkeretaapian sekaligus infrastrukturnya tak semudah membangun infrastruktur jalan raya seperti tol. Itu sebabnya, banyak investor swasta tertarik membangun jalan tol.

"Sekarang manajemen operasional keduanya diserahkan ke PT KAI juga akhirnya. Dikiranya membangun infrastruktur jalan raya.

Membangun jalan rel itu membangun sistem secara menyeluruh, termasuk teknologinya juga harus diperhitungkan," kata Djoko.

Ia pun lantas mempertanyakan janji-janji yang sempat dilontarkan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

Baca juga: Beberkan Kesalahan Terbesar Presiden Jokowi dalam Penanganan Covid-19, Gus Ulil: Ya Allah, Negeriku

Janji tinggal janji

Dikutip dari pemberitaan Kontan, 30 September 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil menegaskan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan uang rakyat.

 Sofyan berujar, ada dua alasan dana APBN tidak akan dipakai dalam pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, perlambatan perekonomian Indonesia akibat kondisi ekonomi global mempengaruhi postur anggaran.

Dengan begitu, pemerintah lebih memilih pengalokasian anggaran untuk program prioritas lain ketimbang proyek kereta cepat.

Apalagi, kebutuhan dana investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lumayan besar, yakni sekitar Rp 60 triliun.

"Melemahnya kondisi ekonomi, kami akan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk yang paling dibutuhkan," kata Sofyan di kantornya kala itu.

Kedua, proyek kereta cepat dinilai kurang tetap dengan program Nawacita yang bermaksud membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Sebab itu, pemerintah berencana akan memprioritaskan proyek-proyek di daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur dasar. 

"Yang pasti tidak ada uang pemerintah, baik APBN, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, maupun berupa jaminan pemerintah yang digunakan untuk proyek ini. Itu komitmennya baik untuk pemerintahan sekarang maupun yang akan datang," kata dia.

Sementara itu, dikutip dari pemberitaan di laman Sekretariat Kabinet pada 21 Januari 2016, Direktur Utama KCIC saat itu, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu dibangun dengan investasi 5,573 miliar dolar AS, dan tidak menggunakan dana APBN, serta tanpa adanya jaminan pemerintah.

" Investasi ini dibayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium Railways dengan skema business to business.

Baca juga: Jumlah Penerima BST di Jakarta Berkurang sekitar 47 ribu, Begini Cara Cek Nama Anda di Website

Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Kawarang, Walini, dan Tegalluar, tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung.

Total panjang jalur yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 140,9 km.

Di setiap stasiun, lanjut Hanggoro, akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

Di Walini misalnya, akan dibangun Kota Baru Walini, dan di Tegalluar juga dibangun kawasan industri kreatif berbasis IT.

"Kota baru ini akan menjadi model dari kota masa depan yang mengedepankan prinsip kawasan layak huni dan ramah lingkungan yang bergensi, tetapi juga merangkul semua lapisan masyarakat," kata Hanggoro.