Vaksinasi Covid19

Vaksin Berbayar Dibatalkan, Ketua RW Pondok Pinang Khawatirkan Nasib WNA yang Tinggal di Wilayahnya

Vaksin berbayar Dibatalkan Jokowi, Ketua RW Pondok Pinang Khawatirkan Nasib WNA yang Tinggal di Wilayahnya. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ilustrasi Penundaan Vaksin Berbayar atau Vaksin Gotong Royong 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pembatalan pelaksanaan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong  yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menuai pro dan kontra di masyarakat.

Tidak terkecuali Ketua RW 14 Pondok Pinang, Anton Ponto.

Anton Ponto mengaku keputusan yang diterbitkan Jokowi pada Jumat (16/7/2021) itu kembali menutup kesempatan bagi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayahnya untuk mendapatkan vaksinasi covid-19.

Pasalnya, para ekspatriat tersebut tidak termasuk dalam kategori warga penerima program vaksin gratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 

Padahal, vaksinasi covid-19 tersebut ditegaskannya sangat penting dilakukan.

Tujuannya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dalam mengakhiri pandemi. 

"Saya berharap agar WNA juga bisa divaksinasi, karena resikonya (tertular/ menularkan) semuanya sama, semua bisa terpapar, dan kalau mereka terpapar covid-19, dampaknya juga akan ke WNI," ungkap Anton Ponto dihubungi pada Senin (19/7/2021).

Selain itu, vaksinasi covid-19 bagi ekspatriat dijelaskannya merupakan hak asasi manusia (HAM).

Setiap individu ditegaskan Anton Ponto memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesehatan dan menjamin keselamatannya.

Sehingga, vaksin berbayar menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi para ekspatriat selama tinggal di Indonesia.

Baca juga: Tegas Menolak, Fadli Zon Paparkan Empat Alasan Kenapa Kebijakan Vaksin Berbayar Harus Dicabut Jokowi

"Terlepas dari status kewarganegaraannya, pemerintah seharusnya bisa menjamin kesehatan dan keselamatan setiap warga negara. Bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjaga citra Indonesia di mata dunia," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar vaksinasi covid-19 berbayar dapat kembali dilanjutkan.

Sehingga kasus positif covid-19 sejumlah ekspatriat yang tinggal di lingkungannya tidak kembali terulang.

Belum lagi dengan adanya Adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada tanggal 4 Juli 2021.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved