Vaksinasi Covid19

Tegas Menolak, Fadli Zon Paparkan Empat Alasan Kenapa Kebijakan Vaksin Berbayar Harus Dicabut Jokowi

Tegas Menolak, Fadli Zon : Empat Alasan Kenapa Kebijakan Vaksin Berbayar Harus Dicabut. Menurutnya kebijakan tersebut sangat mencederai rasa keadilan

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Kompas.com
Anggota DPR Fadli Zon beri tanggapan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyampaikan pidatonya setelah resmi dilantik menjadi presiden periode 2019-2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meskipun pelaksanaannya telah ditunda, namun kebijakan pemerintah untuk membuka opsi vaksin berbayar secara individual di tengah pandemi disampaikan Fadli Zon adalah kebijakan tidak etis, bahkan cenderung amoral.

Di tengah situasi pandemi, vaksin seharusnya menjadi ‘public goods’ yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis.

WHO juga telah mengkritisi kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini karena tidak etis dan mempersempit akses rakyat pada vaksin.

"Dengan tingkat vaksinasi yang baru menyentuh kurang lebih lima persen penduduk, kebijakan mengubah vaksin menjadi ‘private goods’ adalah sebuah keputusan tak pantas," jelas Fadli Zon dalam siaran tertulis pada kamis (15/7/2021).

"Menteri Kesehatan sendiri telah mengakui bahwa vaksin berbayar adalah bisnis murni. Tentu yang namanya bisnis mencari keuntungan, ini bisa dianggap mengail di air keruh," jelasnya.

Rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir atau jauh di bawah target 1 juta dosis per hari, dinilai Fadli Zon seharusnya direspon pemerintah dengan memperbaiki strategi dan metode pendistribusian vaksin.

Bukan malah diselesaikan dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.

Dirinya mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan alat negara untuk mengintervensi pasar, mengontrol kegagalan pasar (market failure), serta mencegah ketidakadilan pasar.

BUMN ditegaskannya bukan alat negara untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

Baca juga: Bangkitkan Parekraf Nasional, Sandiaga Uno Ajak Akademisi dan Dunia Usaha Kolaboraksi

"Jadi, perilaku bisnis BUMN seharusnya berbeda dengan para pelaku pasar lainnya," imbuh Fadli Zon.

"Secara substantif, ada beberapa alasan kenapa vaksin berbayar ini harus ditolak," paparnya.

Pertama, kebijakan ini menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19.

Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemerintah menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya alias gratis.

Tetapi, peraturan tersebut kemudian diubah oleh Permenkes No. 10 Tahun 2021 di mana badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi untuk staf atau karyawannya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved