Kirim Surat kepada Fraksi, Sekjen PAN Sumbangkan Semua Gajinya di DPR untuk Warga Terdampak Covid-19

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyumbangkan seluruh gajinya sebagai anggota DPR, kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Keinginan tersebut dia sampaikan melalui surat tertulis kepada Kepala Sekretaris Fraksi PAN DPR.

Eddy meminta gajinya ditransfer ke rekening Yayasan Amanah Nasional, yang kemudian digunakan untuk membantu sesama.

Baca juga: Sekjen PAN Usul Rumah Dinas Anggota DPR Jadi Tempat Isoman Pasien Covid-19, Pimpinan: Cukup Repot

"Untuk digunakan sebaik-baiknya membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," kata Eddy kepada wartawan, Senin (19/7/2021).

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan, sumbangan gaji tersebut berlaku tanpa batas, sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Dia berharap bantuan ini bisa meringankan masyarakat yang terdampak pandemi, baik ekonomi maupun kesehatan.

Baca juga: Sebelum PPKM Darurat Diperpanjang, Puan Maharani Minta Hasil Evaluasinya Dibeberkan kepada Publik

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita dalam melalui masa-masa sulit ini," harapnya.

Saat pandemi, Eddy memang fokus membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya di daerah pemilihannya, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Eddy juga menempatkan dua ambulans gratis untuk antar jemput warga yang sakit, masing-masing di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Baca juga: Masyarakat Kini Boleh Banding Hasil Tes Swab PCR, Begini Caranya

Kamis (15/7/2021) pekan lalu, Eddy pun memberikan bantuan kepada petugas pemakaman Covid-19 di TPU Situgede Bogor.

Eddy juga memberikan modal kepada UMKM yang terdampak pandemi di Kabupaten Cianjur, hingga mengusulkan rumah jabatan DPR di Kalibata dan Ulujami, sebagai tempat isolasi mandiri warga positif Covid-19.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya bakal mengecek kesiapan teknis rumah jabatan anggota dewan, yang diusulkan menjadi tempat isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19.

Baca juga: Ringankan Beban Masyarakat di Masa PPKM Darurat, Kosgoro 1957 Bagikan 500 Bungkus Makanan

"Kemarin kalau diusulkan kantor Gedung DPR, kita sudah cek kelayakan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak."

"Nah, ini sama-sama nanti kita cek mengenai kelayakan teknisnya apa bisa atau tidak," kata Dasco, usai meninjau Rumah Sakit Modular milik Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), di kawasan Jakarta Barat, Jumat (16/7/2021).

Dasco menyebut usulan alih fungsi rumah jabatan DPR sebagai lokasi isolasi mandiri, mesti mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama soal anggota DPR yang selama ini menempati rumah dinas.

Baca juga: Asal Lakukan Hal Ini, Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Mulai Melandai Paling Lambat pada September

"Karena ini juga cukup repot kalau rumah dinas itu, sebagian besar anggota yang berdomisili itu kita mau ke mana?" Ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dasco menilai alih fungsi itu juga tidak akan efektif jika hanya sebagian rumah jabatan yang dijadikan tempat isolasi mandiri.

"Kalau cuma sebagian yang kita bikin, sebagian enggak, kan itu juga saling mengganggu nanti," tuturnya.

Baca juga: Penyekatan PPKM Darurat di Jawa, Bali, dan Lampung Bertambah Lagi Jadi 1.038 Titik, Jabar Terbanyak

Sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengusulkan rumah jabatan anggota DPR, digunakan sebagai tempat isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19.

Alasannya, Eddy mengatakan rumah jabatan anggota Dewan merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap.

"Usulan kami adalah menjadikan rumah jabatan para anggota DPR sebagai tempat isoman warga."

Baca juga: Dua Jenazah Teroris MIT Poso Dimakamkan di Palu, Jasad Membusuk Sulitkan Identifikasi

"Selain merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap, pemantauan terhadap warga yang terpapar juga mudah dilakukan, karena keberadaannya di sebuah kompleks yang menyatu," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Usulan Eddy itu sekaligus menjawab ide menjadikan kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai, keterbatasan yang ada di kompleks parlemen dikhawatirkan bakal menyulitkan masyarakat untuk melakukan isoman, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Baca juga: Bakal Laporkan Perkembangan PPKM Darurat kepada Jokowi, Luhut: Kami Amati Betul Masalah Ekonomi

Atas dasar itu, Eddy lebih mengusulkan rumah jabatan anggota DPR dijadikan tempat isoman pasien Covid-19.

"Selain itu, rata-rata anggota DPR memiliki alternatif atau pilihan untuk pindah dan tinggal di tempat lain atau kembali ke dapilnya."

"Sementara warga belum tentu memiliki pilihan untuk tinggal di tempat lain selain rumahnya," papar Eddy.

DPR Gelar Simulasi Kesiapan Kompleks Parlemen Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

DPR meninjau kesiapan teknis kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat pasien Covid-19.

Peninjauan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen DPR Indra Iskandar, dan beberapa anggota Dewan lainnya, di beberapa titik kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Salah satunya, ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II.

Dasco mengatakan, pada dasarnya DPR menyambut baik usulan kompleks parlemen dialihfungsikan sementara menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Baca juga: Bentrok di Poso, Satgas Madago Raya Tembak Mati Dua Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora Cs

Dasco mengaku tak keberatan dengan usulan tersebut.

"Kami menyambut baik usulan tersebut, dan kami tidak keberatan."

"Prinsipnya kami tidak keberatan," ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Kabareskrim Minta Produsen Jangan Tarik Obat dari Pasaran Kalau Cuma untuk Sesuaikan HET di Kemasan

Tak hanya meninjau, Dasco dan rombongan juga melakukan simulasi.

Misalnya di ruang rapat paripurna DPR yang berada di lantai tiga Gedung Nusantara II, diusulkan menjadi bangsal atau ruang perawatan.

Namun, hal itu terkendala akses. Selain tempat tidur tidak bisa dimasukkan ke dalam lift, juga kondisi ruang paripurna yang tak rata.

Baca juga: Darurat Pandemi Covid-19, Arief Poyuono: Kalau Wiranto Masih Jadi Menkopolhukam Enggak Kayak Gini

"Sehingga agak kesulitan kita menaruh tempat tidur, karena tidak rata itu yang ruang rapat paripurna yang untuk bangsal," ulasnya.

Dasco juga meninjau kesiapan teknis di Gedung Nusantara I, tempat berkantornya para anggota DPR.

Gedung itu terdiri dari 23 lantai, dan setiap lantai memiliki 30 ruangan.

Baca juga: LaporCovid-19 Ungkap 451 Pasien Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Terbanyak di Kota Bekasi

Sejumlah kendala juga ditemukan, termasuk tempat tidur yang tidak masuk lift.

Dasco mengatakan, yang bisa dimungkinkan digunakan adalah lapangan DPR dengan ukuran 80 x 90 meter.

Namun, lapangan tersebut hanya bisa dibangun untuk tenda darurat.

Baca juga: Targetkan 1,2 Juta Warganya Terima Vaksin, Wakil Bupati Bogor Optimistis Kasus Covid-19 Berkurang

"Kawan-kawan bisa menilai secara teknis akan memungkinkan atau tidak."

"Nah, mungkin yang tersisa dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan, ya mungkin yang tersisa yang memungkinkan bisa dipakai ada lapangan ukuran 80 x 90."

"Dan tentunya ini enggak bisa dibikin per tingkat kan, hanya tenda-tenda darurat," tuturnya.

Baca juga: Usai Ditangkap Polda Metro Jaya, Bareskrim Langsung Ambil Alih Kasus dr Lois Owen

Selain itu, kata Dasco, harus juga dipikirkan sarana kamar mandi dan lainnya, jika ingin menggunakan lapangan tersebut.

"Di sini juga dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana ini bukan hanya perawatannya saja, tempat dokternya, listrik, air, dan lain-lain."

"Nah, ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak memakai yang 80 x 90?" Imbuhnya.

Baca juga: Banyak Warga Menyangkal Positif Covid-19 dan Ogah ke Rumah Sakit, Ini Salah Satu Alasannya

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, masih banyak gedung di sekitar DPR yang bisa digunakan untuk rumah sakit darurat Covid-19.

"Sementara di sekitar DPR ini masih banyak tempat yang bisa dipakai sebenarnya untuk rumah sakit darurat misalnya."

"Ada beberapa gedung lah yang bisa dipergunakan."

Baca juga: KISAH 5 Prajurit Koopsgabssus Tricakti TNI Sergap Teroris MIT, Tengah Malam Merayap di Hutan

"Tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung, dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," bebernya. (Vincentius Jyestha)