Pengamat Prediksi PPKM Darurat Bisa Diperpanjang hingga September 2021, Simak Penjelasannya

WARTAKOTALIVE.COM,  JAKARTA-- Polemik terkait ada tidaknya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat masih terus berlanjut. 

Pengamat Pasar Modal Hans Kwee mengatakan, masih naiknya kasus Covid-19 menyebabkan pelaku pasar khawatir pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat empat sampai enam pekan atau lebih. 

"Bahkan, bisa saja Indonesia akan melakukan PPKM darurat minimal 3 bulan dari Juli hingga September 2021," ujar dia melalui risetnya, Minggu (18/7/2021). 

Baca juga: Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Pengurus Demokrat Berterimakasih kepada Annisa Pohan

Menurut Hans, sebelumnya juga ada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 pekan dan sudah mempersiapkan anggarannya. 

"Perpanjangan PPKM darurat karena kasus Covid-19 yang berlarut-larut dan pergerakan masyarakat yang direm dapat mengakibatkan stagnasi konsumsi masyarakat dan investasi," katanya. 

Baca juga: Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Pengurus Demokrat Berterimakasih kepada Annisa Pohan

"Kondisi ini membuat pemulihan ekonomi berhenti, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 berpotensi tergerus. Bank Indonesia telah prediksi GDP di 2021 di angka 3,8 persen sebagai level optimis dan bisa di bawah 3 persen bila PPKM darurat diperpanjang," pungkas Hans.

Penjelasan pemerintah

Saat ini pemerintah terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

Mengingat kini kasus Covid-19 terus mengalami lonjakan di Indonesia, sehingga pemerintah langsung melakukan perpanjangan PPKM darurat.

Diketahui sebelumnya, apabila penerapan PPKM darurat sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 dan berakhir 20 Juli 2021.

Namun, apakah aturan PPKM darurat diperpanjang lagi?

Baca juga: Bantu Sesama, Warung Ini Sediakan Nasi Bungkus Gratis Selama PPKM Darurat

Berkaitan perpanjangan PPKM darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasannya.

Luhut mengatakan jajarannya dan para menteri terkait masih mengevaluasi keputusan agar PPKM darurat bisa diperpanjang atau tidak.

"Kami akan laporkan kepada bapak Presiden dari saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu (17/7/2021).

"Saya mohon dengan sangat kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan selama periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," pungkasnya.

Baca juga: Tanggapi Rencana PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, APINDO Kota Bekasi: Hal yang Dilematis

Pernyataan Muhadjir

Sebelum pernyataan dari Menkomarves, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat mengatakan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai akhir Juli.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Jumat, (16/7/2021).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas, setelah melihat kondisi Pandemi Covid-19 sekarang ini.

Muhadjir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.

"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," katanya.

Baca juga: Warga Gelar Hajatan Pernikahan di Muara Gembong saat PPKM Darurat Dibubarkan Satgas Covid-19

Baca juga: Baru Pulang dari Serang, Rohayati Shock Mendapati Rumahnya di Teluk Gong Hangus Terbakar

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya.

Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.

"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak"

"Ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan" ujarnya.

Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.

"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat."

"Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes," pungkasnya.

Yanuar Riezqi Yovanda