Virus Corona

Gerindra Sebut Vaksinasi Berbayar Meningkatkan Penderitaan Rakyat, Pertanyakan Anggaran Kesehatan

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Editor: Mohamad Yusuf
ISTIMEWA
BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) alias izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 Sinopharm. 

"Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Demi Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Sejumlah Artis Dikabarkan Mulai Jual Mobil dan Rumah

Baca juga: Susu Bear Brand Mahal dan Langka di Pasar, Ini Tanggapan Nestle 

Baca juga: Daftar 10 Lokasi Isi Ulang Tabung Oksigen di Bekasi

Irwan menegaskan bahwa vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi Covid-19, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Irwan, pemerintah seharusnya yang membeli vaksin jika stok tersedia dan kebutuhan vaksin dalam negeri belum tercukupi.

Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah telah diberikan kekuasaan dengan adanya UU nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan," pungkas Irwan.

Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Diunduh di Pedulilindungi.id, Begini Caranya

Baca juga: SIAPAKAH Doni Salmanan, Viral Sawer Reza Arap Rp1 Miliar saat Live Streaming Games? Ini Sosoknya

Baca juga: PROFIL Harmoko, Sosok yang Minta Soeharto Mundur, Meniti Karir Jurnalis, Politisi, hingga Menteri

Dikritik

Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyoroti penjualan vaksin Covid-19 oleh salah satu perusahaan BUMN yakni Kimia Farma.

Andi Arief heran, mengapa Presiden Joko Widodo menyetujui manuver perusahaan pelat merah itu untuk menjual vaksin.

Saya percaya vaksin bantuan internasional akan disuntikkan ke rakyat. Tapi di tengah iklim korupsi saat ini bagimana agar rakyat tahu bahwa yang dijual di Kimia Farma bukan vaksin bantuan internasional. Lagian Pak Jokowi sempet-sempetnya terpikir dan menyetujui jualan vaksin ke rakyat," tulis Andi Arief di akun Twitternya, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: MISTERI Mayat Hangus Terbakar di Cisauk Terkuak, Ternyata Korban Pembunuhan, Pelaku Dua Orang

Baca juga: Ngabalin Sebut Pihak yang Desak Jokowi Kibarkan Bendera Putih sebagai Makhluk Berperadaban Rendah

Sementara itu, di saat ramai dikabarkan penjualan vaksin di Kimia Farma, beredar kembali video berisi pidato presiden Jokowi saat menjanjikan vaksinasi gratis untuk warga.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam video itu.

"Untuk itu saya instruksikan, dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementrian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," tutup Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, PT Kimia Farma Persero akan melayani vaksinasi Covid-19 berbayar mulai Senin (12/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, PT Kimia Farma Buka Pelayanan Vaksinasi Berbayar, Simak Cara Pendaftarannya

Terkait vaksin Covid-19 berbayar disediakan PT Kimia Farma Persero dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN, Pahala N Mansury.

Menurutnya, program vaksinasi berbayar dilakukan, bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19.

Dikatakannya, vaksinasi Covid-19 saat ini mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved