PPKM Darurat

PPKM Darurat Jakarta: STRP Diumumkan 4 Juli 2021 di Medsos, Fraksi PSI Kritisi Minimnya Sosialisasi

Informasi penerapan STRP baru diumumkan di sosial media @dkijakarta pada hari Minggu, 4 Juli atau satu hari setelah PPKM darurat diberlakukan.

Super Ball
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari, mengkritisi minimnya tengat waktu sosialisasi untuk persiapan kepengurusan STRP yang diberikan kepada warga. Foto ilustrasi: Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memberlakukan surat tanda registrasi pekerja (STRP) untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat pada 5-20 Juli mendatang.

Sayangnya, informasi penerapan STRP baru diumumkan di sosial media @dkijakarta pada hari Minggu, 4 Juli atau satu hari setelah PPKM darurat diberlakukan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari, mengkritisi minimnya tengat waktu sosialisasi untuk persiapan kepengurusan STRP yang diberikan kepada warga.

Video: Aktivtas Pekerja Setor Esensial di Masa PPKM Darurat

Pengumuman juga diberikan di hari libur, sehingga menyulitkan warga mengurus persyaratan administrasi yang dibutuhkan seperti surat tugas dari kantor yang tidak beroperasi di akhir pekan.

“Pengurusan STRP wajib disederhanakan sehingga tidak membebani warga pekerja esential yang masih harus bertugas seperti tenaga kesehatan,” kata Eneng yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Eneng mengungkapkan, salah satu persyaratan yang bisa dipermudah yakni mengganti persyaratan pas foto warna 4x6 dengan swafoto tampak muka seperti yang sudah diterapkan pada CPNS 2021.

Baca juga: PPKM Darurat, Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Pekerja Buat STRP Berlaku 5-20 Juli

Baca juga: Sejumlah E-commerce Siap Tindak Oknum Seller yang Menjual Obat Terapi Covid-19 yang Melebihi HET

Selain itu, Pemprov DKI juga patut memastikan tidak ada kendala teknis pada situs pendaftaran.

Proses verifikasi berkas serta penerbitan surat juga harus dikeluarkan cepat sehingga tidak menghambat kinerja warga di sektor esensial dan kritikal.

“Jangan sampai situs error seperti yang terjadi pada situs SIKM, harus dipastikan situs siap diakses ribuan orang sekaligus. Proses verifikasi berkas juga harus dilakukan cepat, jangan sampai menyusahkan apalagi menghambat,” ujarnya.

Eneng mengingatkan agar penerapan STRP juga diimbangi dengan penegakkan di lapangan dengan mengerahkan satpol PP untuk melakukan pengecekan di jalan-jalan yang menjadi penghubung Jakarta dan daerah penyangga lainnya.

Baca juga: Berikut Klarifikasi Natasha Wilona Soal Tudingan Artis Ngotot Bekerja Dalam Kondisi Positif Covid-19

“Alat pembaca barcode STRP harus disediakan banyak sehingga proses  pengecekan berlangsung cepat dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas,” tambahnya.

Eneng juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan agar pelaksanaan STRP dapat berjalan lancar.

“Jangan lagi mengeluarkan aturan terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan, karena itu hanya menunjukkan tidak adanya koordinasi  baik di internal Pemprov DKI dan membingungkan masyarakat,” pintanya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved