Breaking News:

PPKM Darurat

Berani Laporkan Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat, Pemprov DKI Jamin Kerahasiaan Identitas Karyawan

Ariza menegaskan, pemerintah bakal memberi sanksi yang lebih berat kepada perusahaan, bila mereka menjatuhkan hukuman bagi karyawannya yang melapor

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
Warta Kota/Joko Suprianto
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengataan Pemprov DKI Jakarta menjamin kerahasiaan identitas karyawan yang berani melaporkan perusahaannya kepada petugas karena memaksa mereka bekerja di kantor selama PPKM darurat. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR --- Pemprov DKI Jakarta menjamin kerahasiaan identitas karyawan yang berani melaporkan perusahaannya kepada petugas karena memaksa mereka bekerja di kantor selama PPKM darurat.

Laporan seperti ini hanya ditujukan bagi perusahaan non esensial dan non kritikal di Jakarta, karena mereka wajib bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 100 persen.

Sementara bagi karyawan dari perusahaan esensial dan kritikal juga dapat melapor kepada petugas, bila jumlah karyawan yang bekerja di kantor melebihi 50 persen dari kapasitas.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza di Balai Kota DKI pada Selasa (6/7/2021) malam.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, identitas pelapor sengaja dirahasiakan demi melindungi mereka dari ancaman atau sanksi yang diberikan perusahaan.

Ariza menegaskan, pemerintah bakal memberi sanksi yang lebih berat kepada perusahaan, bila mereka menjatuhkan hukuman bagi karyawannya yang melapor kepada petugas.

“Nanti kami beri sanksi kepada perusahannya. Mereka pilih pecat karyawannya atau malah kami cabut izin usahanya,” ujar Ariza.

Menurutnya, sanksi yang diberikan pemerintah ini semata-mata ingin menyukseskan program PPKM darurat yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Harapannya, kasus Covid-19 di Jakarta bisa dikendalikan, karena jumlah orang yang terpapar lewat interaksi antarpribadi berkurang.

Karena itulah, Ariza meminta kepada masyarakat maupun karyawan perusahaan agar segera melapor kepada petugas bila menemukan pelanggaran.

Caranya, kata dia, sangat mudah yaitu melalui aplikasi JAKI dan nantinya keterangan pelapor dibuat secara anonim.

“Kami minta kebijakan daripada owner (pemilik) kantor atau pemilik perusahan untuk bisa patuh taat melaksanakan PPKM darurat. Jangan sembunyi-sembunyi dan janan diam-dam, kami pasti akan mengetahui dan menemukannya dan bakal ditindak tegas,” imbuhnya.

Berdasarkan catatannya, ada 69 perusahaan yang ditindak petugas dengan penutupan sementara. Rinciannya, delapan tempat usaha dan 61 restoran atau warung makan. 

Baca juga: Mampu Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji Pondok Gede dan JIExpo Bakal Jadi Tempat Isolasi

Baca juga: Gelar Operasi PPKM, Bupati Tangerang Ingatkan Masyarakat Kasus Covid Makin Banyak, RS Sudah Penuh

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved