Medsos dan WhatsApp Pengurus BEM UI Diretas usai Kritik Jokowi King of Lip Service

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEUM) Universitas Indonesia, Leon Alvinda Putra menyampaikan, beberapa akun media sosial pengurus BEM UI mengalami peretasan usai ramai kritik soal Jokowi King of Lip Service.

Bahkan, menurut Leon, WhatsApp miliknya juga diretas.

Ia sempat tak bisa mengakses WhatsAppnya karena dikuasai pihak lain.

"Saat ini WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim," tulis Leon di akun Twitternya, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Kritik BEM UI Dipermasalahkan, Gus Nadirs: Pemimpin Otoriter Anggap Semua Kritik sebagai Penghinaan

Baca juga: Heran Kritik BEM UI Dipersoalkan, Jansen: Di Lingkar Istana Isinya Aktivis yang Dulu Tukang Kritik

Selain dirinya, akun media sosial sejumlah pengurus BEM juga mengalami peretasan.

 "Pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, di antaranya sebagai berikut pukul 00.56 akun WhatsApp Tiara Sahfina (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses," tulis Leon.

Dia menyebut, tertulis bahwa akun tersebut telah keluar dari telepon genggam Tiara.

Hingga saat ini, menurut Leon, akun WhatsApp Tiara belum dapat diakses kembali.

"Pukul 07.11 WIB akun WhatsApp Yogie (Wakil Ketua BEM UI) tidak bisa diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di HP lain. Pukul 07.20 WIB akun tersebut sudah bisa digunakan lagi," ujarnya.

Leon melanjutkan, terdapat usaha login dari pihak tidak dikenal kepada akun Telegram Koordinator Bidan Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, pada pukul 02.15 WIB. Pada pukul 21.45 WIB, sambung dia, akun Instagram Syahrul Badri (Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI) mengalami restriction.

Baca juga: Berniat Maju di Pilpres 2024, Ferdinand Hutahaean Siap Gandeng Puan Maharani Jadi Cawapresnya

"Setelah mengunggah beberapa postingan di Insta-story menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI. Akun masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan akun tersebut seperti biasa," ucap Leon.

Dia pun mengkritik pihak-pihak yang mencoba meretas akun media sosial milik pengurus BEM UI.

Dengan ini kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," kata dia

Upaya peretasan terhadap mahasiswa yang kritis menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Sejumlah warganet menyebut hal itu sebagai 'upaya pembungkaman'.

Petinggi BEM dipanggil rektorat

Sementara itu, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat Universitas Indonesia pada Minggu (27/6/2021) sore terkait kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tujuh dari 10 orang yang dipanggil adalah pejabat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Di mana sebelumnya pada akun Twitter resmi BEM UI menyebut Jokowi King of Lip Service.

Pemanggilan anggota BEM UI itu tertulis dalam surat undangan yang tersebar bersifat penting dan segera.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

Mereka ini diminta hadir di Ruang Rapat Ditmawa (Direktorat Kemahasiswaan) UI pukul 15.00 sore tadi.

Sejumlah nama yang diminta hadir di antaranya adalah Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, Wakil Ketua BEM UI, Yogie Sani, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Ginanjar Ariyasuta, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi BEM UI, Oktivani Budi, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Christopher Christian.

Kemudian lima orang lainnya adalah Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Syahrul Badri, dan wakilnya, Achmad Fathan Mubina, Ketua DPM UI, Yosia Setiadi, dan dua wakilnya, Muffaza Raffiky serta Abdurrosyid.

Menanggapi kabar pemanggilan tersebut, Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, menjelaskan, bahwa postingan tersebut diunggah sekira pukul 18.00 WIB pada Sabtu (26/6/2021) kemarin.

“Iya itu kemarin postingan mereka jam 18.00 WIB sore kalau gak salah di akun instagram mereka, dan menimbulkan cukup banyak reaksi,” kata Amelita dikonfirmasi wartawan, Minggu (27/6/2021).

Menurut pihaknya, apa yang dilakukan BEM UI ini adalah bentuk kritis dari mahasiswa yang termasuk dalam kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi.

Namun demikian, pihaknya berharap tidak ada aturan yang dilanggar dari postingan tersebut.

“Yang kita harapkan ketika menyampaikan hal tersebut tidak melanggar peraturan, tidak ada koridor hukum yang dilanggar. Tapi saat mereka posting ini, kami lihat yang mereka sampaikan lewat meme ini bisa menimbulkan pelanggaran dalam beberapa hal,” tuturnya.

“Itu lah yang jadi pertimbangan UI dalam hal ini memanggil mereka dari Direktorat Kemahasiswaan untuk bertemu tadi sore, dan dihadiri sesuai dengan yang ada di undangan,” timpalnya lagi.

Amelita menuturkan, dirinya belum menerima hasil dari pertemuan tersebut.

“Saya sendiri belum dapat keputusan dari hasil pertemuan tadi sore. Di dalam undangan kan jam pertemuan 15.00 WIB, tapi kayaknya gak jam 15.00 WIB persis deh,” jelasnya.

“Makanya saya nanti mau konfirmasi ke pihak Ditmawa, apa hasil pertemuan tadi. Pertemuan tadi kan untuk meminta penjelasan dari Leon dan kawan-kawan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akun resmi instagram Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) @bemui_official tengah viral di sosial media, usai menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai King Of The Lip Service.

Hingga sore ini, postingan bergambar Presiden Jokowi yang tampak menggunakan mahkota berwarna merah itu telah mendapat lebih dari 19 ribu likes, dan menuai ribuan komentar warganet.

Dikonfirmasi soal postingan tersebut, narahubung yang tertera, Fathan Mubina, mengungkapkan bahwa pihaknya menilai apa yang dikatakan oleh orang nomor satu di berbagai kanal pemberitaan tidak sesuai dengan realitanya.

“Kita kan dari bidang sosial dan politik itu sendiri punya banyak isu yang perlu disikapi selaku tupoksi kita di BEM," ujar Fathan pada TribunJakarta lewat sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).

"Dan beberapa di antaranya itu ada keterlibatannya dengan presiden itu sendiri,” tambahnya.

“Di pemberitaan yang ada di media, apa yang dinyatakan (Presiden Jokowi) itu tidak sesuai dengan realisasinya, dan cenderung menunjukan tidak adanya keseriusan gitu dalam merealisasikan pernyataan tersebut, jadi berangkat dari keresahan itu,” timpal Fathan yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI.

Baca juga: CATAT! Ini Keuntungan dan Sanksi Militer Jika Pasukan Komcad Melanggar Aturan 

Fathan mengatakan, unggahan yang kini tengah viral itu pun tidak dimaksudkan untuk menyikapi isu tertentu.

Melainkan ‘review’ dari berbagai pernyataan Presiden Jokowi terhadap isu-isu yang ada.

“Pun sebenarnya postingan kita tidak diniatkan sebagai menyikapi isu tertentu, yang beredar sekarang kan KPK dan sebagainya."

"Di sini kita hanya mereview ulang, tentang bagaimana presiden itu menyikapi berbagai isu, dan sifatnya juga sejenis kompilasi semata dari berita yang beredar seperti yang kita tampilkan di referensi, untuk kami tanggapi, jadi untuk postingan konsepnya gitu,” bebernya.

Ihwal viral, Fathan berujar bahwa sudah sejak lama konten yang diunggah pihaknya di sosial media akan viral ketika menyinggung pihak tertentu.

“Polanya begitu dari dulu kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya."

"Kita tidak memojokkan Pak Jokowi sebagai suatu orang gitu sebagai personalnya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sebagai presiden,” tuturnya.

“Cuma karena mungkin situasi perpolitikan Indonesia, dan juga lingkungan media sosial aktivitas digital seperti itu."

"Maka viralnya tak terelakkan gitu meskipun kita tidak berniat seperti itu,” imbuhnya.

Terakhir, Fathan berujar bahwa viralnya unggahan tersebut cukup baik untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

“Jadi tanggapannya sebenarnya ini baik untuk sekiranya menjadi perhatian masyarakat, karena kita tuh sudah banyak eskalasi isu, dengan berbagai macam, yang substantif pun tidak dihiraukan, dan tanggapannya tidak terlalu baik, maksudnya tidak dikonsumsi dengan baik lah oleh publik,” ucapnya.

“Dan mungkin ini visualnya juga memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterima beberapa golongan, cuma memang arahnya lebih ke penyikapan dari pemberitaan yang beredar di media,” pungkasnya.