VIDEO : Pasien Membeludak, RSUD Kota Bekasi Pasang Tenda

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi didirkannya tenda sebagai tempat IGD sementara di RSUD Bekasi.

Keputusan itu diambilnya setelah berdiskusi dengan petinggi RSUD Bekasi.

"Saya setelah ngobrol-ngobrol, tidak ada cara lain kecuali menambah IGD, karena kita mau menggeser atau kita tutup layanan di luar covid, kan (khawatir) mengganggu orang sakit. Jadi lebih baik IGD-nya kita punya tenda, bahkan kalau kurang pun kita bisa pinjam dengan TNI," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Rabu (23/6/2021).

 

Baca juga: Tempat Rawat Pasien Covid-19 di Jaksel Terisi 85 Persen, Pemkot Siapkan Lokasi Tambahan

Baca juga: Wagub DKI Akui Antrean Pasien di Lorong RSUD Akibat IGD Membludak

 

Rahmat juga tak menutup kemungkinan apabila nantinya RS tipe D milik pemkot juga didirikan tenda akibat melonjaknya kasus.

"RSUD kita, kan tendanya punya BNPB, jika terjadi dan halamanya luas. Tapi rata-rata punya halaman seperti Pondok Gede kan punya halaman, Teluk Pucung kan punya halaman. Jika terjadi mau tidak mau kita harus ambil, tapi saya sudah yang ngecek kemarin ada RS Budi Lestari ada 18 kamar yang bisa kita pake fasilitasnya, kalau terus-terus, kita akan ambil langkah bisa pakai Budi Lestari," kata Rahmat. 

Baca juga: VIDEO Awal Juli Pemkot Bekasi Berencana Gelar Vaksinasi Massal 25.000 Orang

Baca juga: Rahmat Effendi Minta Pemkab Bekasi Tangani Sendiri Warganya yang Dirawat di RSUD Bekasi

Pantauan Warta Kota di RSUD Bekasi, terdapat 1 tenda kecil dan 2 tenda besar yang didirikan di depan ruang IGD. Tenda kecil merupakan tempat registrasi atau pendaftaran, sedangkan 2 tenda lainnya diperuntukkan bagi pasien-pasien.

Kini terdapat kurang lebih 14 orang yang dirawat di dalam 1 tenda besar. Sedangkan satu tenda lainnya belum diisi oleh pasien.

Ada pun didirkannya tenda tersebut sebagai tempat sementara bagi pasien-pasien hingga mereka mendapatkan ruang perawatan yang telah penuh di RSUD Bekasi. 

Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Indriati, buka suara terkait utang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pembiayaan pasien Covid-19.

Ia menjelaskan sekitar 75 persen pendapatan RSUD Bekasi sebagai rumah sakit utama rujukan Covid-19 di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, berasal dari klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Rahmat Effendi Pusing Kemenkes Belum Bayar Utang Sebesar Rp 144 Miliar kepada RSUD Bekasi

Indriati mengharapkan agar Kemenkes bisa menyicil utang agar tak mengganggu operasional dan pelayanan pasien Covid-19.

"Harapan kami bisa didahulukan sisa bayar tahun 2020 sebesar Rp 43 miliar di bulan Juni ini, yang nantinya akan dipergunakan untuk menggerakkan operasional RSUD CAM," ungkap Indriati saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

Dana tersebut nantinya juga akan dialokasikan untuk membayar utang penyedia atau vendor alat kesehatan, obat dan pihak lainnya yang terkait operasional rumah sakit.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan utang Kementerian Kesehatan kepada RSUD Bekasi dalam rangka pembiayaan pelayanan dan perawatan pasien Covid-19 diasumsikan Rp 144 miliar.

"Jadi, total yang belum dibayarkan sebesar Rp 43 miliar dengan Rp 24,7 miliar ditambah dengan pengajuan Rp77 miliar, berkisar kurang lebih Rp 144 miliar untuk nilai pembiayaan pelayanan Covid-19," ucapnya.

Baca juga: VIDEO Jumlah Pasien Membeludak, RSUD Bekasi Dirikan Tenda Darurat di Halaman Parkir

Menurut Rahmat, awalnya hasil dari verifikasi BPJS Kesehatan terhadap total pengajuan klaim RSUD Bekasi sebesar Rp 171 miliar periode Maret-Desember 2020. Sedangkan yang disetujui sebesar Rp 81,9 miliar.

Pihaknya kemudian kembali mengajukan verifikasi terhadap anggaran yang dispute sebesar Rp 89,1 miliar, ada pun verifikasi lanjutan oleh Kemenkes terhadap klaim yang ditetapkan dispute oleh BPJS Kesehatan, lolos verifikasi Rp 8,4 miliar.

Sehingga total klaim yang harus dibayarkan Kemenkes untuk bulan layanan Maret sampai Desember 2020 sebesar Rp 90 miliar.

"Dari Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar Rp 47 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 43 miliar sampai saat ini belum terbayarkan," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Bekasi Penuh Sesak Akibat Lonjakan Kasus

Kemudian untuk bulan layanan Januari 2021, selesai verifikasi dan sudah disetujui dengan nilai Rp 24,7 miliar dari total ajuan klaim Rp 36,7 miliar.

Lalu, bulan layanan Februari hingga Mei 2021 diasumsikan RSUD Bekasi untuk verifikasi mengajukan ke BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 77 miliar.

"Jadi, total yang belum dibayarkan sebesar Rp 43 miliar dengan Rp 24,7 miliar ditambah dengan pengajuan Rp 77 miliar, berkisar kurang lebih Rp 144 miliar untuk nilai pembiayaan pelayanan Covid-19," ucapnya.

Pihaknya mengaku juga telah mengirimkan surat tembusan ke Presiden Joko Widodo terkait tagihan utang Kemenkes yang belum dibayarkan.