Sama Seperti dengan GAM, Pemerintah Diminta Ajak Kelompok Pro Kemerdekaan Papua Berdialog

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPR Papua meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua, terutama UMLWP.

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) selama ini gencar membangun gerakan pro kemerdekaan Papua, bukan hanya di tingkat akar masyarakat rumput, tapi juga dunia internasional.

Permintaan DPR Papua tersebut terkait rangkaian pembahasan revisi UU Otonomi Khusus Papua.

Baca juga: 53 Oknum Diduga Terlibat 80 Transaksi Mencurigakan APBD dan Otsus Papua, Negara Rugi Triliunan

Dialog dinilai penting dilakukan, sama halnya dahulu ketika pemerintah membuka ruang dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga persoalan Aceh bisa selesai, dan hingga hari ini tetap menjadi bagian dari NKRI.

"Jadi kenapa jalan yang sama tidak kita buat dengan UMLWP?"

"Ajak mereka dialog, ada tim atau tempat independen yang fasilitasi."

Baca juga: Pantun Ketua DPRD DKI untuk Anies: Boleh Saja Punya Cita-cita, tapi Selesaikan Dulu Masalah Jakarta

"Kalau dulu GAM di Helsinki, maka untuk Papua bisa ditentukan, yang intinya agar ada dialog."

"Dan tentu saja dialog ini harus kita letakkan dalam konteks NKRI."

"Jika ini dilakukan, maka kami sangat yakin persoalan Papua bisa diurai dengan baik," kata anggota DPR Papua Nason Utty melalui keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Bulan Depan, Target 141,5 Juta Orang

Nason menuturkan, solusi dialog yang selama ini dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif, karena tidak dilakukan dengan 'counter part' dialog yang jelas.

"Yang jadi soal kan kelompok yang meminta merdeka ini, ya merekalah yang harus kita ajak dialog, tokoh-tokohnya, baik yang ada di lokal maupun di internasional."

"Kalau selama ini kan dialog juga dengan kelompok yang itu-itu saja, makanya tidak efektif."

Baca juga: SnackVideo Bawa Muazin Muda Ini Tampil di Televisi Bareng Band Ternama

"Saya rasa perlu ada keberanian atau terobosan untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus memiliki keberpihakan pada orang-orang asli Papua dengan banyak kebijakan, terutama pembangunan di tanah Papua.

Dan Presiden Jokowi akan dikenang jika memiliki keputusan politik yang baik untuk menyelesaikan masalah Papua.

Baca juga: Anggota DPR yang Positif Covid-19 Tambah Jadi 17, Total 105 Orang di Kompleks Parlemen Terpapar

"Saya rasa Bapak Presiden paham konflik Papua ini punya sejarah panjang dan tidak mudah menguraikannya."

"Sehingga perlu langkah besar meski perlu terukur untuk menyelesaikannya, dan kami yakin dialog dengan kelompok pro kemerdekaan itu adalah langkah yang tepat," tutur Nason.

Sebagai bagian utuh NKRI, lanjut Nason, solusi atas masalah Papua adalah tanggung jawab negara, dan karena itu negara punya kewajiban menyelesaikan masalah Papua secara serius seperti dilakukan dengan GAM di Aceh dahulu.

Baca juga: GorryWell Luncurkan Fitur Wellness Coach, Bisa Konsultasi Gizi Hingga Psikologi

"Kalau di GAM kita bisa, kenapa Papua tidak kita lakukan demikian?"

"Masalahnya sama, yaitu ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI."

"Jika ini kita lakukan, saya rasa kelompok pro kemerdekaan Papua juga mau membuka diri," paparnya.

Benny Wenda Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat Lewat Twitter

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) menyusun konstitusi baru, dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya."

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Ciduk Maaher At-Thuwailibi Terkait Kasus Ujaran Kebencian

"Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami, dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda, dikutip dari SBS News, Selasa (1/12/2020)

Benny Wenda mengatakan, status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami, dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” ucapnya.

Baca juga: Jadi Tersangka, Maaher At-Thuwailibi Dilaporkan oleh Husin Shahab karena Diduga Hina Habib Luthfi

Benny Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.

"Kami siap menjalankan negara kami."

"Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami."

Baca juga: Sarankan Ada Reward Bagi Aparat yang Tumpas Teroris MIT, Neta S Pane: Jangan Kosong-kosong Bae

"Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia."

"Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!"

"Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!” tuturnya.

Baca juga: Mangkir Panggilan Polda Metro Jaya, Eggi Sudjana Pilih Rayakan Ulang Tahun Bareng Keluarga

Benny Wenda berharap ada peran dari Pemerintah Australia terkait kemerdekaannya ini.

“Papua Barat menghadapi krisis, dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami)."

"Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” ucapnya.

OPM Menolak

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambon mengatakan, mosi tidak percaya ini imbas dari deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, sekaligus pernyataan Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

OPM menganggap klaim kemerdekaan yang digaungkan Benny Wenda, justru bisa merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung.

Baca juga: Untuk Kelima Kalinya, Pemkot Bekasi Kembali Berlakukan ATHB Hingga 2 Januari 2021

Sebby bahkan menuding Benny Wenda tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia.

Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua.

"Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," tegas Sebby lewat keterangan tertulis, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Maaher At-Thuwailibi Jadi Tersangka, FPI Berharap Polisi Juga Menangkap Para Tokoh Ini

Sebby mengatakan pihaknya menolak klaim kemerdekaan Benny Wenda, lantaran sama sekali tidak memberi keuntungan bagi rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan penuh dari penjajahan.

Sebby tak segan menyebut klaim Benny Wenda itu sebagai bentuk kegagalan pejuang kemerdekaan Papua yang kini menetap di Inggris itu.

Apalagi deklarasi pemerintahan Benny Wenda itu tak secara langsung dilakukan di tanah Papua, namun di luar negara.

Baca juga: Rizieq Shihab: Siapapun yang Mengadu-adu Pancasila dengan Islam, Tidak Berakhlak!

Sebby menganggap hal itu tidak mempunyai legitimasi mayoritas warga Papua.

Selain itu, Sebby menyebut Benny Wenda tak bisa menjadi presiden lantaran status kewarganegaraannya saat ini.

"Benny Wenda adalah warga negara Inggris, dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat," terangnya.

Baca juga: PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika, Penggunaan untuk Pengobatan Terbuka Lebar

Saat ini, kata Sebby, TPNPB-OPM tak mau berkompromi dengan Benny Wenda atas deklarasi tersebut.

"Menurut hukum international Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara, dan klaimnya di negara asing, yaitu di negara Kerajaan Inggris."

"Itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia," ucapnya. (Chaerul Umam)