Sama Seperti dengan GAM, Pemerintah Diminta Ajak Kelompok Pro Kemerdekaan Papua Berdialog
Nason menuturkan, solusi dialog yang selama ini dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif.
Apalagi deklarasi pemerintahan Benny Wenda itu tak secara langsung dilakukan di tanah Papua, namun di luar negara.
Baca juga: Rizieq Shihab: Siapapun yang Mengadu-adu Pancasila dengan Islam, Tidak Berakhlak!
Sebby menganggap hal itu tidak mempunyai legitimasi mayoritas warga Papua.
Selain itu, Sebby menyebut Benny Wenda tak bisa menjadi presiden lantaran status kewarganegaraannya saat ini.
"Benny Wenda adalah warga negara Inggris, dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat," terangnya.
Baca juga: PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika, Penggunaan untuk Pengobatan Terbuka Lebar
Saat ini, kata Sebby, TPNPB-OPM tak mau berkompromi dengan Benny Wenda atas deklarasi tersebut.
"Menurut hukum international Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara, dan klaimnya di negara asing, yaitu di negara Kerajaan Inggris."
"Itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia," ucapnya. (Chaerul Umam)