Breaking News:

Sempat Diusulkan Dibubarkan, Komisi VII Kini Dapat Tambahan Satu Mitra Kerja Baru

Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR, dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra kerja Komisi VII.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
DPR memperbarui pembagian mitra di komisi-komisi. Penetapan dilakukan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPR memperbarui pembagian mitra di komisi-komisi.

Penetapan dilakukan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Baca juga: Darurat Covid-19, Puan Maharani: Tombol Bahaya Harus Dinyalakan

Selanjutnya pasal 19 ayat (1) UU 39/2008 tentang Kementerian Negara menyatakan, pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan pasal 56 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan, jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Puan menyatakan, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada 17 Juni 2021 memutuskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim tetap menjadi mitra kerja Komisi X DPR.

Baca juga: Tower 8 Wisma Atlet Pademangan Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Covid-19, Dua Hari Langsung Penuh

Sementara, Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR, dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra kerja Komisi VII.

“Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan."

"Juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI, menjadi mitra kerja Komisi VII.”

Baca juga: Pekan Ini Rizieq Shihab Divonis, Kuasa Hukum Doakan Majelis Hakim Dilembutkan Hatinya

“Selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X yang dimulai setelah selesai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dapat disetujui?” Tanya Puan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved