Pengendalian Covid 19

Pandemi Covid-19 Terus Melonjak, Wahidin Halim Perpanjang WFH dan Larang ASN Bepergian Keluar Daerah

"Sementara itu untuk pembatasan atau larangan ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang dianggap mendesak," ucapnya.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Wartakotalive.com
Gubernur Banten Wahidin Halim perpanjang work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dan melarang ASN Pemprov Banten bepergian keluar daerah. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG ---  Melihat situasi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Banten yang terus melonjak, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Surat Edaran.

Surat edaran bernomor : 800/1357 -BKD/2021 itu tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Batasan Bepergian ke Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021.

Surat edaran ini mengatur beberapa hal terkait penyesuaian jam kerja dan larangan bepergian ke luar daerah, juga ditujukan untuk akuntabilitas kinerja para ASN di lingkungan Pemprov Banten.

"Pertama, untuk pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) diperpanjang hingga 23 Juli 2021," ujar pria yang akrab disapa WH ini, Selasa (22/6/2021).

Kedua, selama melaksanakan tugas kedinasan para ASN wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat. 

Ketiga, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter.

Keempat, dalam upaya pencegahan Covid-19, para ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T.

Untuk 5M seperti menggunakan masker saat berkegiatan tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. 

Sedangkan 3T meliputi testing atau pemeriksaan dini, tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19, serta treatment atau perawatan apabila positif Covid-19.

"Sementara itu untuk pembatasan atau larangan ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang dianggap mendesak," ucapnya.

Apabila dalam rangka tugas kedinasan harus memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala satuan kerja atau mendapat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

"Terhadap ASN yang melanggar, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Wahidin. 

Baca juga: Demi Terhindar dari Serangan Covid-19, PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak-anak Masuk Tempat Umum

Baca juga: Dua RT di Kelapa Dua Wetan Terapkan Mikro Lockdown, Sudin Sosial Jaktim Pasok Kebutuhan Makanan

  
 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved