Hendra Soemanto: Reformasi dan Restrukturisasi Jadi Solusi Atasi Polemik Internal Garuda Indonesia

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Langkah ‘whole package reformed’ diyakini harus diambil maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Rencana itu untuk mengatasi masalah seperti utang maupun rute penerbangan yang tidak menguntungkan. 

Pakar Industri Penerbangan Hendra Soemanto mengatakan, langkah ‘whole package reformed’ yakni reformasi dan restrukturisasi dalam semua aspek manajerial. 

“Dan strategi ini harus terbebas dari kepentingan-kepentingan pihak dan golongan tertentu baik dari eksternal maupun internal organisasi,” ucapnya seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (22/6/2021). 

Baca juga: Tak Bisa Bayar Utang, Garuda Indonesia Didepak Sementara dari Bursa Saham

Baca juga: Irfan Setiaputra Pasrah saat Mendengar BEI Hentikan Sementara Penjualan Saham Garuda Indonesia

Menurut Hendra, restrukturisasi diarahkan perampingan berbasis kinerja dan struktur birokrasi tidak bertingkat.

Jenjang jabatan panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan agar berdampak kepada efisiensi biaya dan waktu.

Birokrasi panjang dan regulasi tumpang tindih akan mempersulit kerja pihak konsultan penerbangan yang ditunjuk manajemen Garuda Indonesia. 

"Sebagus apa pun business plan yang ditawarkan tidak akan optimal hasilnya jika ada birokrasi yang menyulitkan," ujarnya. 

Regulasi dan birokrasi dari lembaga-lembaga terkait yang rumit serta menghambat kreativitas kerja Garuda Indonesia harus diintegrasikan dan diefisiensikan.

Baca juga: Akibat Krisis Keuangan Garuda Indonesia Umumkan Penundaan Pembayaran Kupon Global Sukuk

Baca juga: BEI Gembok Saham Garuda Indonesia Akibat Tunda Bayar Imbal Hasil Sukuk 

 Selain itu, standard operating procedure (SOP) yang panjang dan kaku tentunya harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi terhadap hasil (result oriented). 

“Disinilah peran pemimpin untuk memfokuskan strategi bisnis lebih kepada hal-hal yang basic, lebih kepada negosiasi untuk memutus rantai birokrasi," ujarnya. 

Polemik internal Garuda Indonesia dampak dari panjangnya birokrasi lembaga-lembaga terkait seperti proses pengadaan dan penyewaan pesawat termasuk penentuan jenis dan tipenya. 

“Sudah seharusnya manajemen Garuda Indonesia sebagai user diberikan kewenangan penuh dalam proses negosiasi berdasarkan analisis rute dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham,” kata Hendra Soemanto.