Nadiem Ngotot Gelar PTM Terbatas Meski Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Tinjau Ulang

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menurut Haedar, langkah itu harus diambil karena lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini."

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Kasatgas IDI: Lockdown Sebelum Telat, Situasi Bisa Berubah Mengerikan

"Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," ujar Haedar, dikutip dari laman Muhammadiyah, Sabtu (19/6/2021).

Pembatalan pembukaan sekolah, kata Haedar, harus dibarengi upaya mencari terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online atau daring yang tepat sasaran.

Serta keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Baca juga: Sudah Divaksin Nusantara dan Sinovac, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh Positif Covid-19

Haedar menilai kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah.

Institusi keluarga, kata Haedar, diharapkan bisa menyukseskan pembelajaran online, karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua.

"Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online, maka Kemendikbud dituntut kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu."

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Guntur Soekarnoputra: Jokowi Harus Lakukan Ambeg Parama Arta

"Hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara,” papar Haedar.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta para kepala daerah tetap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, dengan memperhatikan aspek keamanan.

Menurutnya, PTM terbatas dapat dihentikan jika pemerintah menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Libur Maulid dan Tahun Baru Islam Digeser, Muhammadiyah: Bagus, untuk Keamanan Tidak Apa

"Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan wali kota ini."

"Laksanakan PTM terbatas seaman mungkin, barulah kalau PPKM, PTM terbatas dihentikan," ucap Nadiem melalui keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Nadiem membeberkan, survei Kemendikbudristek mengenai alasan sekolah belum menggelar PTM terbatas.

Baca juga: Jelang Serah Terima Pengelolaan TMII, Gaji dan THR Karyawan Dibayar Penuh dan Tepat Waktu