Kemendagri akan Gratiskan Pemanfaatan Data e-KTP Senilai Rp6 Triliun kepada Kementerian dan Swasta

Pemanfaatan data ini sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkrit bagi lembaga pengguna.

Editor: Mohamad Yusuf
TRIBUNNEWS/AMRIYONO PRAKOSO
Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan yang diakses oleh kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan yang diakses oleh kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

Data kependudukan yang akan diberikan gratis itu seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elekronik (eKTP).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebut bahwa layanan akses verifikasi data gratis sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkrit bagi lembaga pengguna.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan di Tanah Air," kata Zudan pada forum virtual studium generale atau kuliah umum virtual bertajuk 'Re-Programming dan Rebranding Dukcapil' bersama program studi Magister Manjemen UNS (Universitas Sebelas Maret), Sabtu (12/6/2021) pagi.

Jadi, sambung Zudan, semangatnya adalah bahwa Dukcapil harus bisa memberi manfaat.

"Ekosistemnya kita bangun, nanti manfaat ini akan memperbesar ekosistem," kata Zudan

Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di-hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp1.000 per klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun.

"Ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain," jelasnya.

Bagi lembaga perbankan, asuransi, menurut Zudan, harga Rp1.000 per klik adalah harga yang murah.

Karena dulunya, lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp 40.000 - Rp 50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

"Jadi boleh lah dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan.

Zudan mengisahkan, di 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga, setahun pertama Ia menjabat Dirjen Dukcapil Ia hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

Baca juga: Berikut Daftar Biaya Kuliah S1 Jalur Mandiri UI, UIN Jakarta, UNJ dan IPB

Baca juga: Biadab! Nenek Usia 71 Tahun Sedang Sakit Stroke Dirudapaksa Pria di Sultra

Baca juga: CATAT! Ini Keuntungan dan Sanksi Militer Jika Pasukan Komcad Melanggar Aturan 

"Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar," katanya.

"Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1.000an lembaga perbankan yang bekerja sama," pungkas Zudan.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved