Breaking News:

PPn Sembako

Pedagang Pasar Baru Bekasi Kaget Mendengar Rencana Pengenaan PPn Komoditas Sembako

Pedagang di Pasar Baru Bekasi, kaget saat tahu pemerintah hendak mengenakan PPn untuk komoditas sembako.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Rangga Baskoro
Pengenaan PPn dikeluhkan pedagang Pasar Baru, Bekasi Timur, Sabtu (12/6/2021). Mereka kaget karena akan memberatkan pedagang dan konsumen. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPn) pada komoditas pangan seperti sembako, daging hingga sayur serta buah-buahan.

Rencana yang tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tersebut, sontak direspons secara negatif oleh para pedagang di Pasar Baru Bekasi, Bekasi Timur.

Seperti Mat Nawi (60), penjual buah-buahan yang bahkan belum mengetahui kabar pengenaan PPn pada komoditas buah-buahan. Ia pun terang-terangan menolak apabila para barang yang dijualnya juga dikenakan PPn.

"Saya belum tahu malah. Ya kalau memang begitu, saya sebagai pengusaha kecil sangat keberatan," tutur Nawi saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Sembako, Pendidikan hingga Angkutan Umum Bakal Kena Pajak, Pemerintah Janji Perkuat Bansos

Alasannya, masyarakat yang membeli buah-buahan merupakan kalangan menengah ke atas yang tak banyak jumlahnya.

Belum lagi, pendapatannya pun sangat tak menentu seiring masih mewabahnya pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat masih menurun lantaran perekonomian belum stabil.

"Kalau usaha seperti ini kan tidak menentu, kalo lagi rame ya rame, kadang juga sepi, jadi omzet juga tidak menentu," katanya.

Pengenaan PPn secara otomatis akan menaikan harga beli buah-buahan yang dipasok dari Pasar Induk Kramat Jati dan Cibitung.

Terlebih lagi, pengenaan nilai pajak sebesar 12 persen disebut Nawi terlalu tinggi.

"Ya nanti imbasnya sudah pasti harganya jadi naik. Apalagi kalau 13 persen. Sekarang saja saya ambil untungnya tipis banget," tutur Nawi.

Senada dengan Nawi, pedagang sembako bernama Samsul (34) tak sepakat apabila dagangannya dikenakan PPn. Selain memberatkan pedagang, kenaikan harga juga berpotensi menjatuhkan daya beli masyarakat.

"Kegedean itu sih kalau 12 persen, sekarang kalau barang harga tambah 500 perak, sedangkan dagang sepi begini. Enggak nutup sama operasional. Pembeli kan tahu sendiri, harga naik dikit saja pindah," kata Samsul.

Wacana penerapan PPN sembako terus bergulir, meski kebijakan tersebut masih belum final.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan internal.

Baca juga: KSPI: Orang Kaya Diberi Keringanan Pajak, Sembako untuk Masyarakat Kecil Malah Dipajaki

Artinya pemerimtah belum menyampaikan isi draft kepada DPR, namun ternyata isi dratf sudah bocor.

Kini pemerintah dikrtik karena PPN Sembako diprediksi bakal merugikan rakyat kecil.

Terbaru kritikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Ia menilai kebijakan tersebut akan membebani masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah tidak mampu membasmi korupsi, tidak mampu membuat prioritas di pembangunan infrastruktur, ya jangan tekan rakyat,” kata Agus.

Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Jenis sembako yang bakal dikenakan PPN antara lain, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, jenis sembako itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. 

Sedangkan dalam Pasal 4A draf RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Menurut Agus, seharusnya pemerintah gencar dalam menangani korupsi yang merugikan keuangan negara, ketimbang membebankan masyarakat dengan pajak.

Ia menyinggung sejumlah kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, seperti kasus Jiwasraya, Asabri hingga Bumiputera.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.

Kemudian dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun.

“Jadi maksud saya, negara itu coba hadir sedikit, di mana yang terjadi pemborosan dan merugikan masyarakat, itulah yang dibasmi. Jangan menarik pajak-pajak yang justru itu kebutuhan dasar dari masyarakat,” ujar dia.

 Selain itu, Agus juga menyarankan pemerintah fokus dalam membuat prioritas terkait pembangunan infrastruktur.

Artinya, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap keuangan negara.

“Nah pakai prioritas. Jangan karena bingung, tidak bisa mengatasi, kas kosong, lalu menekan rakyat. Dapatnya enggak seberapa, tapi membuat sengsara. Itu kan negara dapatnya enggak banyak, tapi membuat sengsara,” ujar dia.

Kritik senada disampaikan oleh Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher.

Ia menyarankan pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara lain.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya serius melakukan efisiensi pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi dan kebocoran anggaran.

Netty mengingatkan pemerintah akan tugasnya, yaitu untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan.

Ia menengarai pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara, kecuali dengan menarik pajak dari rakyat.

Baca juga: Politisi PKS Heran dengan Rencana Pemerintah Pajaki Sembako, Bikin Rakyat Makin Terbebani

"Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang," ujar Netty, Kamis.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.

Yustinus menuturkan, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Pasalnya objek pajak yang dikecualikan dari PPN saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," ujar Yustinus, dikutip dari akun Twitternya, Rabu (9/6/2021).

Draf Bocor

Bocornya draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bikin gaduh di publik secara langsung maupun dunia maya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, padahal Kementerian Keuangan sendiri masih lakukan pembahasan internal dan belum menyampaikan isi draft tersebut di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami, kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di Paripurna, belum dibacakan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021). 

Baca juga: Rencana Pajaki Sembako dalam Draft RUU KUP Bikin Gaduh, Sri Mulyani Ungkap Ini di Rapat DPR

Karena itu, menurut Sri Mulyani, tentu Kementerian Keuangan dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas lewat DPR. 

"Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Oleh karena itu, memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga," katanya. 

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menjadi tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan karena yang keluar di publik adalah sepotong-sepotong yang. 

"Kemudian, di-blowup seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Pada hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.

Stafsus Sri Mulyani jelaskan soal pajak sembako

Rencana pemerintah kenakan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang termasuk bahan pokok (sembako) bikin gerah masyarakat.

Bahkan DPR pun menilai rencananya mengenakan PPN pada sembako tidak tepat apalagi saat ini masih masa pandemi covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo pun memberikan penjelasan panjang lebar mengenai rencana pemerintah mengenakan PPN sembako.

Yustinus Prastowo memberikan penjelasan di akun Twitternya @prastow pada Rabu (9/6/2021).

Diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (RUU KUP), sembako termasuk di antaranya beras dan gula konsumsi dihapus dari daftar barang yang dikecualkan dalam pemungutan PPN.

Selain itu, dalam RUU tersebut, besaran PPN juga dinaikan dari 10 persen menjadi 12 persen.

Atas hal ini, Yustinus Prastowo memberikan penjelasan di akun Twitternya. 

Baca juga: Ariza Siap Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPN Sembako

Di awal penjelasanya, Prastowo memahami reaksi masyarakat atas rencana kenaikan PPN dan pengenakan PPN terhadap sembako

"Wacana kenaikan tarif PPN mendapat respon cukup hangat. Ini hal positif karena kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara. Saya perlu berbagi konteks yg lebih luas agar kita dapat mendudukkan semua wacana secara jernih. #utas

1. Saya bisa memaklumi reaksi spontan publik yg marah, kaget, kecewa, atau bingung. Eh, kenaikan tarif PPN berarti naiknya harga2 dong. Apalagi ini pemulihan ekonomi. Pemerintah sendiri struggle dg APBN yg bekerja keras, mosok mau bunuh diri? Begitu kira2 yg saya tangkap," tulisnya. 

Baca juga: Soal Wacana Pajak Sembako, Wakil Ketua Komisi XI DPR: Akan Memberikan Dampak Negatif

Dijelaskannya, RUU KUP yang di antaranya isinya menaikkan PPN tidak akan diterapkan saat Pandemi. 

Namun, saat Pandemi adalah saat yang tepat untuk membahas RUU KUP. 

"2. Pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, justru karena kita bersiap. Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing

3. Maka pemerintah mengajak para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan DPR, utk bersama-sama memikirkan: jika saat pandemi kita bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dg pasca-pandemi? Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak.," cuitnya. 

Prastowo kemudian mencontohkan negara-negara lain yang menerapkan kebijakan kenaikan pajak. 

Ia juga menyinggung soal pengenakan PPN untuk sembako. 

Berikut Tweet Prastowo selengkapnya: 

4. Nggak usah jauh2. Joe Biden sesaat setelah dilantik berencana menaikkan tarif PPh Badan dari 21% ke 28%. Inggris juga berencana menaikkan tarif PPh Badan dari 19% menjadi 23%. Banyak negara berpikir ini saat yg tepat utk memikirkan optimalisasi pajak utk sustainabilitas.

5. Di sisi PPN, negara2 juga memikirkan penataan ulang sistem PPN, antara lain melalui perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif. Ada 15 negara yg menyesuaikan tarif PPN utk membiayai penanganan pandemi. Rerata tarif PPN 127 negara adalah 15,4%. Kita sendiri masih 10%.

6. Sekilas info. Ini kinerja perpajakan kita. Meski 5 tahun terakhir secara nominal naik, tapi blm optimal utk membiayai banyak target belanja publik agar kita transform lbh cepat. Terlebih 2020, karena pandemi penerimaan pajak tergerus cukup dalam. Kita justru kasih insentif.

7. Lugasnya, karena pandemi ini pengeluaran meningkat cukup tajam. Di sisi lain penerimaan tersendat. Mumpung pandemi dan pajak diarahkan sbg stimulus, kita paralel pikirkan desain dan konsolidasi kebijakan yg menjamin sustainabilitas di masa mendatang. Pasca pandemi tentu saja.

8. Kita lakukan kajian dan benchmarking. Belajar dari pengalaman dan tren negara lain. Yang gagal ditinggal, yang baik dipetik. Ini ringkasan datanya: 24 negara tarif PPN-nya di atas 20%, 104 negara 11-20%, selebihnya beragam 10% ke bawah. Lalu Indonesia bagaimana melihat ini?

9. Di antara negara2 tsb, ternyata banyak juga negara yg menerapkan kebijakan multitarif PPN, tidak tunggal. Rentang tarifnya beragam. Ini selaras dg adagium lama “semakin kompleks sistem pajak, maka semakin adil”, dan sebaliknya. Kalau mau simpel ya bisa, tapi nggak adil.

10. Dibanding negara2 ASEAN, kinerja perpajakan kita masih di bawah Thailand dan Singapura. Juga di bawah Afsel dan Argentina. Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya.

11. Kenapa sih penerimaan PPN kita blm optimal? Ini salah satu jawabannya: terlalu banyak pengecualian dan fasilitas. Indonesia negara dg pengecualian terbanyak. Ya memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jd ruang penghindaran pajak.

12. Intermezzo: saking baiknya, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yg mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas!

13. Pengaturan yg demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tdk tercapai: yang mampu bayar tak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yg tdk dikenai PPN. Ini fakta. Maka kita perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair. Caranya?

14. Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yg hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong.

15. Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!

16. Maka sekali lagi, ini saat yg tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Bbrp barang/jasa jg demikian skemanya agar ringan.

17. Di sisi lain pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke orang. Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dg PPN (misal 1% atau 5%), dg bansos/subsidi yg diterima rumah tangga.

18. Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dg DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap utk masa depan yg lebih baik. Terima kasih, salam.

19. Ini saatnya kita duduk bareng, bicara terbuka, jernih, dan jujur: apa yang harus kita lakukan buat bangsa dan negara tercinta? Jika soal utang dicabik-cabik tiap hari, bukankah pajak harapan kita? Jika inipun tak mau, lantas dg apa Republik ini kita ongkosi? #selfnote

20. Lantas, dipakai buat apa saja sih uang pajak dan utang selama ini. Banyak banget, sampai saya nggak bisa ngitung dan nyebutin. Pajak adalah ongkos peradaban - Oliver Wendell Holmes Jr.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved