Berita Bogor
Tarif Tak Wajar di Tempat Wisata Curug Bidadari Bogor, Camat Babakan Madang Tak Bisa Ikut Campur
Tarif yang tak wajar dikeluhkan sejumlah pengunjung yang mendatangi Curug Bidadari di kawasan Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, BABAKAN MADANG - Tarif tak wajar di tempat wisata Curug Bidadari Bogor. Camat Babakan Madang tak bisa ikut campur.
Kabupaten Bogor tengah menggalakkan wisata alam sebagai salah satu cara untuk membangkitkan perkeonomian.
Salah satu tempat wisata di Kabupaten Bogor yang diburu pengunjung di Jabodetabek adalah wisata air.
Di antaranya wisata curug yang digemari pengunjung.
Kondisi tersebut cukup mengangkat perekonomian warga setempat.
Namun, tarif yang tak wajar dikeluhkan sejumlah pengunjung yang mendatangi Curug Bidadari di kawasan Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Keluhan pengunjung tersebut pun menjadi viral, karena diunggah di media sosial.
Baca juga: Lagi Cari Nafkah Pria Warga Cilacap Tewas Tersambar Petir di Bojonggede Bogor, Luka Bakar di Tubuh
Banyak komentar dari warganet yang meminta agar Pemkab Bogor segera turun tangan.
Camat Babakan Madang, Cecep Imam, tidak bisa berkomentar banyak terkait hebohnya unggahan warganet di medsos tersebut.
Sebab, Curug Bidadari tdaik dikelolaPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Baca juga: Kisah Adi Suwardi Jadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bangun Kampung Cicadas dan Dikenang Anak Cucu
Tak hanya itu, tempat wisata alam tersebut masih dalam sengketa, karena banyak yang saling klaim.
"Status tanahnya tidak jelas, karena masih ada sengketa. Masalah (lahan) ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah lama, kalau kata Pak Sekda mah itu udah dari tahun jebot gak beres-beres," kata Cecep Imam saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/6/2021).
Ceceo menjelaskan, Pemkab Bogor sempat ingin mengambil alih tempat wisata ini untuk dikelola dengan baik.
Lantaran masalah sengketa lahan, pengambil alihan lahan masih tidak bisa dilakukan.
"Dulu mau dibeli Pemkab Bogor. Tapi ditelusuri dulu statusnya kepemilikannya. Ternyata banyak badan usaha dan perorangan yang klaim tanah tersebut, ada delapan pihak," ujar Cecep.
