Haris Azhar: Kalau Presiden dan Wapres Tidak Boleh Dihina, Nanti Profesi Lain Juga Minta

Menurut Haris, aturan mengenai pelarangan penghinaan presiden seharusnya mencakup seluruh warga negara.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mengkritik rencana pemerintah memasukkan pasal penghinaan presiden di KUHP. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mengkhawatirkan rencana memasukkan kembali pasal penghinaan presiden, dapat menimbulkan kecemburuan terhadap profesi lain.

Menurut Haris, aturan mengenai pelarangan penghinaan presiden seharusnya mencakup seluruh warga negara.

Artinya, tidak hanya dikhususkan kepada pasal penghinaan presiden.

Baca juga: Hendardi Nilai Komnas HAM Terpancing Irama Genderang yang Ditabuh 51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

"Nanti kalau presiden tak boleh dihina, wakil presiden enggak boleh dihina, nanti profesi lain juga minta jangan dihina."

"Jadi kalau dibilang argumentasi itu menyelamatkan martabat, tapi yang memiliki martabat itu manusianya," kata Haris saat dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021).

Ia menuturkan, pasal pelarangan penghinaan presiden dapat menjangkau lebih luas.

Baca juga: Rizieq Shihab: Kasus Saya Bagian dari Operasi Intelijen Hitam Berskala Besar, Balas Dendam Oligarki

Artinya, pasal itu mengatur terkait larangan manusia saling menghina satu sama lainnya, bukan manusia terhadap jabatan.

"Penghinaan itu saya tidak bilang kalau itu harus dihapus dari KUHP."

"Dalam hak asasi manusia juga diakui bahwa penghinaan itu tidak boleh terjadi ketika melakukan kebebasan berekspresi atau menyebarkan informasi."

Baca juga: Sebelumnya Ditanggung BNPB, Kini Biaya Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Bakal Dibebankan ke Pemda

"Tapi kemudian itu hanya melekat pada manusia, pada orang," ulasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved