Pilpres 2024
Arsjad Rasjid Ungkap Netralitas Kadin saat Pilpres 2024
Calon Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan netralitas organisasinya saat Pilpres 2024. Karena Kadin fokus pada pertumbuhan ekonomi.
lihat foto
Namun, dia menyebut kelompok yang memiliki panggung politik nyatanya kurang populer untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden.
"Seru karena memang hanya beberapa kelompok saja akhirnya yang punya panggung politik," ujarnya.
"Tapi kelompok yang punya panggung politik selama ini enggak populer sebagai calon presiden," lanjutnya.
Lantas, Hendri menyebut kelompok-kelompok yang menurutnya masih akan memiliki panggung politik jelang 2024.
"Yang akan punya panggung politik sampai 2024 itu kan Wapres Maruf Amin, kalau dia mau (maju) lagi ya," ujarnya.
"Tokoh-tokoh politik, ketua parpol, anggota DPR, para menteri, selebriti, pengusaha kaya, itu akan punya peluang juga tuh maju di pemilihan presiden," beber Hendri.
Akan tetapi, Hendri juga meyakini Ridwan Kamil, Anies Baswedan hingga Khofifah Indar Parawansa tetap akan memiliki peluang masuk bursa calon presiden, meski tak memiliki panggung politik.
Baca juga: Pengamat: Bukan Ganjar Pranowo, Kami Yakin PDI Perjuangan Calonkan Puan Maharani di Pilpres 2024
"Tapi kalau Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan, walaupun panggungnya sudah hilang dari setahun atau dua tahun sebelumnya, saya kira tetap punya peluang tinggi dibandingkan yang lain," ulasnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR membahas daftar Prolegnas 2021dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa (9/3/2021).
Dalam rapat itu, baik DPR maupun pemerintah sepakat menarik revisi Undang-undang Pemilu dari daftar Prolegnas 2021, lalu digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, hanya PKS yang menolak RUU Pemilu untuk ditarik dari daftar Prolegnas 2021.
"Dengan demikian, selesailah pandangan mini fraksi, dan saya rasa tidak perlu kita ambil pengambilan keputusan karena sudah mewakili."
"Saya yakin apa pun yang menjadi kita setuju atau tidak, nanti akan ini kan baru tahap perencanaan," ujar Supratman.
"Dalam tahap penyusunan pembahasan ini masih dinamis sekali," imbuhnya.
"Mungkin sebelum ambil keputusan ada yang perlu ditanggapi Pak Menteri terkait usulan baru Partai Golkar, KUP?" lanjut Supratman.
