Ibadah Haji

Berisiko Besar, Muhammadiyah Sarankan Pemerintah Tidak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun ini

Menurut Abdul Mu'ti, pemberangkatan haji di masa pandemi Covid-19 memiliki risiko yang besar.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyarankan Pemerintah Indonesia tak memberangkatan jemaah haji tahun ini. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyarankan Pemerintah Indonesia tak memberangkatan jemaah haji tahun ini.

Menurut Abdul Mu'ti, pemberangkatan haji di masa pandemi Covid-19 memiliki risiko yang besar.

"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji."

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Realistis, Lebih Baik Tak Berangkatkan Jemaah Haji Seperti Tahun Lalu

"Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi, Rabu (2/6/2021).

Dirinya mengatakan, pemerintah tidak akan melanggar melanggar syariat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, jika kembali tidak melaksanakan pada tahun ini.

Berdasarkan syariat Islam, ibadah haji dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dinyatakan telah aman. Sedangkan saat ini, pandemi Covid-19 masih terjadi.

Baca juga: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: PDIP Partai Besar, Mengajak Kami Berkoalisi Suatu Kehormatan

"Sesuai UU Haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan ketertiban," tutur Abdul Mu'ti.

Semisal Pemerintah Arab Saudi akhirnya memberikan kuota terbatas, Abdul Mu'ti menyarankan agar jatah tersebut diberikan kepada jemaah haji mandiri.

Dirinya beralasan pemberangkatan jemaah haji secara reguler dalam jumlah terbatas dapat menimbulkan masalah teknis.

Baca juga: Saut Situmorang Yakin 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Diangkat Jadi ASN Pakai Keppres

Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan izin masuk dari Pemerintah Arab Saudi.

Baru-baru ini, otoritas penerbangan Saudi baru saja memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, dan Swiss.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily juga meminta pemerintah realistis terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Baca juga: Jadi Orang Indonesia Pertama Terima Order of Friendship dari Rusia, Megawati Terharu Ingat Bapaknya

Sebab, hingga saat ini atau sekitar 1,5 bulan menuju Idul Adha, Arab Saudi belum memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji.

"Mengacu pada tahun lalu, 10 hari setelah Lebaran kita sudah mengumumkan (tidak memberangkatkan jemaah haji)."

"Sekarang sudah 21 hari setelah Lebaran kita belum mengumumkan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Mengaku Perjuangkan Nasib 75 Pegawai KPK, Firli Bahuri: Saya Tak Berusaha Menyingkirkan Siapa Pun

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved