Berita Nasional

Melawan Keputusan Pimpinan, 51 Pegawai KPK Dinilai Azmi Hidzaqi Layak Dicopot

Melawan Keputusan Pimpinan, 51 Pegawai KPK Dinilai Azmi Hidzaqi Layak Dicopot. Berikut Penjelasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 75 pegawainya tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN), Rabu (5/5/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Test Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu polemik di masyarakat.

Beragam pendapat disampaikan, mulai dari mendukung para pegawai KPK yang gagal lulus TWK hingga berujung penonaktifan ataupun sebaliknya.

Tidak terkecuali Ketua Umum Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi.

Dirinya menyebut TWK adalah adalah metode yang tepat dalam melegalkan mekanisme alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, dirinya mengaku prihatin melihat banyaknya penolakan atas pelaksanaan TWK tersebut. 

Mengingat lanjutnya, TWK seharusnya menjadi bagian dari jati diri sebagai warga Indonesia dalam membangun fondasi bangsa, Pancasila, dan NKRI.

"Sementara diketahui sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menolak hasilnya serta menuding pelaksanaan TWK tidak profesional dan terkesan tidak sesuai prosedur hukum," ungkap Azmi dalam siaran tertulis pada Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Heboh Pengunjung Eksklusif di Kebun Binatang Ragunan, Plt Kadis Pariwisata dan Pengelola TMR Bungkam

Penolakan pun berujung rapat koordinasi antara Pimpinan KPK dengan Kemenpan RB dan BKN selaku asesor.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa kesimpulan.

Baca juga: Warga Keluhkan Kehadiran Pengunjung Eksklusif di Ragunan, Bebas Masuk Kandang & Kasih Makan Jerapah

Di antaranya pemberhentian terhadap sebanyak 51 orang pegawai KPK, sedangkan sisanya sebanyak 24 pegawai yang diniliai bisa mengikuti pelatihan dapat diangkat sebagai ASN.

"Mereka semua layak dipecat karena bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan dan reaksioner serta frontal," tegas Azmi.

"Pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat Negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah," jelasnya.

Azmi katakan dapat di simpulkan bahwa saat ini mekanisme TWK adalah yang tepat untuk melakukan pembenahan dan penataan di dalam tubuh KPK.

Baca juga: Gedung Sudah Menjulang Tinggi, Kepala UPPTSP Jaksel Ungkap Bakal Hotel di Fatmawati Tak Miliki IMB

"Ternyata apa yang selama ini di gembar-gemborkan oleh eks 51 pegawai KPK di berbagai media semakin jelas, motivasi sejak awal dari mereka menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen yang mereka maksudkan bukan hanya dalam proses penyelidikan, dan tuntutan peradilan saja akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif," tutur Azmi.

"Inilah yang menjadi permasalahannya, maka yang terjadi selama ini adalah KPK samakin sulit di kontrol dan terkesan adidaya dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berlawanan dengan NKRI," sambungnya.

Baca juga: Berdiri Menjulang, Gedung Tanpa IMB di Fatmawati Rupanya Bakal Jadi Hotel Bintang 3

Dirinya menilai strategi jihad korupsi yang selama ini digaungkan sebagian mantan 75 pegawai KPK seringkali dibangun melalui agitasi, propaganda dan provokasi tampak terlihat ketika mereka tidak lolos TWK.

"Maka sulit rasanya untuk menjadikan mereka ini sebagai abdi negara yang taat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI," jelas Azmi

Sudah tepat apabila pimpinan KPK melakukan TWK kepada seluruh pegawainya untuk melakukan alih status menjadi ASN.

Hal tersebut diungkapkannya guna menjaring pegawai KPK yang memiliki komitmen dan strategi pemberantasan korupsi yang berlandaskan semangat membangun NKRI sesuai dengan ideologi Pancasila.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved