Moeldoko Rekomendasikan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Libatkan NU dan Muhammadiyah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dibuat lebih baik.

Hal itu untuk menghindari polemik seperti yang terjadi sekarang ini.

"Mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: 51 Pegawai KPK yang Dipecat Masih Boleh Bekerja Hingga 1 November 2021, tapi Diawasi Ketat

Pihaknya, kata Moeldoko, merekomendasikan adanya pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam asesmen TWK.

"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah."

"Yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," ucapya.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 25 Mei 2021: Suntikan Pertama 15.330.306, Dosis Kedua 10.125.480 Orang

Moeldoko mengatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) harus dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan kepada setiap pegawai pemerintah.

Menurut Moeldoko, TWK sebagai proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terjadi di KPK, melainkan di semua lembaga.

"Karena selama ini sudah berjalan dan tidak hanya ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga.

Baca juga: Divonis 18 Tahun Penjara dan Bayar Kerugian Negara Rp 185 M, Maria Pauline Lumowa Masih Pikir-pikir

"Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Bahkan, kata Moeldoko, TWK tidak hanya diberlakukan di lembaga pemerintah, melainkan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, kata dia, persoalan adanya yang tidak lulus TWK, bukan hanya terjadi di KPK saja.

Baca juga: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah: Jumlah Pengangguran Indonesia Berkurang 950 Ribu Orang

Menurut dia, pada lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga pernah muncul kejadian serupa.

"Bahkan di BPIP, juga ada begitu TWK, mereka tidak lolos."

"Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan, itu" tuturnya.

Baca juga: Hari Ini KPK Bahas Nasib 75 Pegawai, Novel Baswedan: Masalahnya di Firli Bahuri, Bukan Lembaga Lain