Berita Jakarta

Dibangun di Atas Lahan Pemprov DKI, Masyarakat Minta Anies Tinjau Bangunan Tanpa IMB di Penjaringan

Dibangun di Atas Lahan Pemprov DKI Jakarta, Masyarakat Minta Anies Baswedan Tinjau Lahan yang Dibangun Jadi Pergudangan Kapal di Penjaringan

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Proyek pembangunan gudang yang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ternyata belum disetujui pemilik lahan dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mendatangi lokasi pembangunan pergudangan kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pasalnya, bangunan bermasalah itu diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah.

Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keberadaannya dipastikan ilegal.

“Kalau memang ini aset Pemprov, Gubernur Anies harusnya cek TKP. Apalagi kan ini lahannya cukup luas dan ada di kawasan yang strategis secara ekonomi,” ujar Sugiyanto pada Senin (24/5/2021).

Selain memastikan aset milik pemda, kedatangan Anies ke sana juga untuk menilai kinerja anak buahnya. Terutama dalam mengawasi dan menjaga aset milik daerah.

“Jangan sampai laporan-laporannya hanya ABS (asal bapak senang) saja, sedangkan di lapangannya tidak beres,” ujarnya. 

Baca juga: Tak Ingin Riya, Ustaz Haikal Hassan Banggakan Bantuan yang Digalangnya Sudah Sampai Palestina

Dalam kesempatan itu, Sugiyanto juga meminta kepada Anies untuk bersikap tegas kepada anak buahnya bila ikut bermain dalam masalah ini.

Soalnya, meski bangunannya dianggap bermasalah, proyeknya masih berlanjut.

“Anies harus bisa menunjukan dirinya tegas terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, dalam hal ini bongkar bangunan yang bermaslah. Kemudian sanksi tegas anak buahnya yang kedapatan ada bermain,” jelas dia.

Baca juga: 185 ASN Daftar Lelang Jabatan, Mereka Tak Kena Hukuman Dijemur Anies di Lapangan

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah menyikapi, bahwa proyek pergudangan peralatan kapal tersebut tidak layak berdiri dan pemilik bangunan dalam hal ini penyewa harusnya mengikuti aturan yang ada.

“Kalau ikatan perjanjian sewanya belum selesai dan kontraknya antara pihak Pemda dengan swasta saya minta untuk dihentikan sementara, sambil menunggu progres yang ada semua ikuti aturan,” katanya.

Terhadap pengawasannya di lapangan, Ida Mahmudah meminta Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) dan Satpol PP untuk dapat melaksanakan tugasnya melakukan pengecekan bangunan.

“Setelah data dan laporannya saya terima, ini akan segera lanjutkan juga ke pak Heru (Kadis CKTRP) dan pak Yuma (Kasatpol PP Jakarta Utara) untuk diperingatkan lebih dulu. Dan kalau masih bandel ya terpaksa harus dibongkar,” tegasnya.

Baca juga: Anies Usulkan Almarhum Sekda DKI Saefullah Dijadikan Nama GOR Rorotan dan Jalan Sungai Kendal

Seperti diketahui, nelayan dan buruh panggul di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Jakarta Utara mengajukan protes adanya lahan milik Pemprov DKI yang dibangun pergudangan peralatan kapal.

Pembangunannya, ditenggarai menutup akses nelayan dan pekerja lainnya yang ada untuk melakukan bongkar muat ikan di dekat dermaga kapal, dampaknya mereka terpaksa harus berpindah di tempt lain.

Kasatpol PP Jakarta Utara, Yusuf Madjid mengaku telah mengantongi surat rekomendasi teknis (rekomtek) bongkar dari Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara. Yusuf, akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pembongkaran.

“Selanjutnya kami lakukan rapat untuk memastikan ada atau nggak yang bermohon. Kalau soal bongkarnya pasti bongkar, hanya mekanisme itu harus dijalankan,” ujar Yusuf. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved