Breaking News:

Berita Jakarta

Dibangun di Atas Lahan Pemprov DKI, Masyarakat Minta Anies Tinjau Bangunan Tanpa IMB di Penjaringan

Dibangun di Atas Lahan Pemprov DKI Jakarta, Masyarakat Minta Anies Baswedan Tinjau Lahan yang Dibangun Jadi Pergudangan Kapal di Penjaringan

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Proyek pembangunan gudang yang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ternyata belum disetujui pemilik lahan dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mendatangi lokasi pembangunan pergudangan kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pasalnya, bangunan bermasalah itu diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah.

Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), keberadaannya dipastikan ilegal.

“Kalau memang ini aset Pemprov, Gubernur Anies harusnya cek TKP. Apalagi kan ini lahannya cukup luas dan ada di kawasan yang strategis secara ekonomi,” ujar Sugiyanto pada Senin (24/5/2021).

Selain memastikan aset milik pemda, kedatangan Anies ke sana juga untuk menilai kinerja anak buahnya. Terutama dalam mengawasi dan menjaga aset milik daerah.

“Jangan sampai laporan-laporannya hanya ABS (asal bapak senang) saja, sedangkan di lapangannya tidak beres,” ujarnya. 

Baca juga: Tak Ingin Riya, Ustaz Haikal Hassan Banggakan Bantuan yang Digalangnya Sudah Sampai Palestina

Dalam kesempatan itu, Sugiyanto juga meminta kepada Anies untuk bersikap tegas kepada anak buahnya bila ikut bermain dalam masalah ini.

Soalnya, meski bangunannya dianggap bermasalah, proyeknya masih berlanjut.

“Anies harus bisa menunjukan dirinya tegas terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, dalam hal ini bongkar bangunan yang bermaslah. Kemudian sanksi tegas anak buahnya yang kedapatan ada bermain,” jelas dia.

Baca juga: 185 ASN Daftar Lelang Jabatan, Mereka Tak Kena Hukuman Dijemur Anies di Lapangan

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah menyikapi, bahwa proyek pergudangan peralatan kapal tersebut tidak layak berdiri dan pemilik bangunan dalam hal ini penyewa harusnya mengikuti aturan yang ada.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved