Pilpres 2024
Terungkap, PDIP Sengaja Tak Undang Ganjar di Semarang karena Pencapresan 2024, Eh Ganjar ke Jakarta
Terungkap tegas bahwa PDIP sengaja tak mengundang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam acara PDIP di Semarang. Eh, Ganjar malah ke Jakarta sepedaan
lihat foto
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
Baca juga: 5 Resep Variasi Banoffe yang Mudah Dibuat, Dijamin Ketagihan
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.
Ia menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Hanya Berbekal Alat Linggis, Komplotan Maling Bawa Kabur Brankas Berisi Harta Senilai Rp 500 Juta
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
Baca juga: Cara Melihat Gerhana Bulan Total Pada Rabu 26 Mei, Bisa Juga Pantau dari Streaming BMKG
Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media publik terkait pencapresan.
Padahal, hal serupa tidak dilakukan oleh kader PDI Perjuangan lain yang juga berpotensi untuk nyapres.
Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama.
Mereka tak berani karena belum mendapatkan perintah Ketua Umum.
