Breaking News:

5 Opsi Ini Bisa Ditempuh 75 Pegawai KPK yang Dibebastugaskan, Patut Diduga Terjadi Diskriminasi

Ada lima opsi yang bisa ditempuh 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan Ketua Firli Bahuri.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
75 pegawai KPK dibebastugaskan usai dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Agil Oktaryal, peneliti pusat studi hukum dan konstitusi  mengatakan, ada lima opsi yang bisa ditempuh 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan Ketua Firli Bahuri.

"Terdapat 5 opsi, dan ini bisa seluruhnya dilakukan," ujar Agil lewat keterangan tertulis, Kamis (13/5/2021).

Opsi pertama, Agil merinci, melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.

Baca juga: Tak Lagi di Jawa, Peningkatan Kasus Covid-19 Kini Terjadi di Sumatera, Naik Hingga 27,22 Persen

Beleid itu mengatur mengenai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Agil, gugatan itu berpeluang dikabulkan karena peraturan komisi itu bertentangan dengan Undang-undang KPK, asas umum pemerintahan yang baik, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan UUD 1945.

Langkah kedua yang dapat ditempuh, menurut Agil, mengajukan gugatan atas Surat Keputusan (SK) pembebastugasan 75 pegawai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Jokowi: Semoga Hari Kemenangan Ini Jadi Momentum Kita Bangkit dan Menang Lawan Pandemi Covid-19

Pegawai, kata dia, dapat meminta PTUN membatalkan SK dan mengembalikan status 75 pegawai.

Agil mengatakan pegawai juga bisa melaporkan pimpinan KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dia menduga soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial melanggar hak pegawai untuk mendapatkan pekerjaan tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan kepercayaan yang dijamin konstitusi.

Baca juga: Berlebaran Aman dan Nyaman di Masa Pandemi Covid-19, Jangan Bersalaman Atau Berpelukan

"Patut diduga terjadi diskriminasi terhadap pegawai. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM serius," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved