Empat Pimpinan KPK Diminta Lebih Tonjolkan Hati Nurani, Pegawai Tak Lulus TWK: Gaji Mereka Besar Loh

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, mengungkap keanehan soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koko, sapaan Sujanarko, heran asesmen tersebut digunakan untuk proses seleksi.

Koko masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWM dan dibebastugaskan.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Menyusut Jadi 12, di Jawa Cuma Satu

Koko merupakan pegawai KPK berprestasi, lantaran pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015.

Menurut penuturan Koko, sejak awal isu alih status dibahas, asesmen tidak digunakan untuk proses seleksi.

"Setiap sosialisasi kepegawaian, bahkan di rapat dengan struktural, asesmen itu digunakan untuk mapping."

Baca juga: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Vaksinasi Covid-19 Diliburkan Dua Sampai Empat Hari

"Kedua, rapat-rapat selama terkait rencana pembuatan Peraturan KPK tentang asesmen, itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," ungkap Koko saat berbicara di kanal YouTube Haris Azhar, dikutip Rabu (12/5/2021).

Hal tersebut aneh, ucap Koko, lantaran sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Presiden, menteri, Mahkamah Konstitusi, setuju proses alih status pegawai menjadi ASN dilakukan tanpa asesmen.

"Semua stakeholders itu rela, setuju tidak perlu ada asesmen, semua dari pegawai KPK menjadi ASN."

Baca juga: KPK Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lulus TWK untuk Hindari Masalah Hukum Penanganan Kasus

"Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi seluruh stakeholder dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat untuk menghentikan yang 75 orang," ucap Sujanarko.

Ia pun menduga TWK ini sengaja untuk menyingkirkan tertentu di internal KPK.

Koko mengatakan, ke-75 pegawai yang tidak lolos dan dibebastugaskan pernah berkonflik terkait idealisme KPK.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: 9 Daerah di Papua, Nias, dan Maluku Ini Tetap Aman

Koko pun menantang empat pimpinan KPK selain Firli Bahuri, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar, untuk lebih menonjolkan hati nurani.

Keempat pimpinan lainnya diminta harus lebih berani.

Sebab, dalam membuat keputusan di KPK bersifaat kolektif kolegial, bukan dikendalikan oleh satu orang saja.

Baca juga: KRONOLOGI Kelompok Teroris MIT Poso Bunuh 4 Warga Desa Kalemago, Korban Sempat Menolak Diajak Lari