Empat Pimpinan KPK Diminta Lebih Tonjolkan Hati Nurani, Pegawai Tak Lulus TWK: Gaji Mereka Besar Loh

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, mengungkap keanehan soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR
KPK memberikan salinan SK pimpinan mengenai hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai KPK, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). 

Sebab, dalam membuat keputusan di KPK bersifaat kolektif kolegial, bukan dikendalikan oleh satu orang saja.

Baca juga: KRONOLOGI Kelompok Teroris MIT Poso Bunuh 4 Warga Desa Kalemago, Korban Sempat Menolak Diajak Lari

"Saya tantang di forum ini (YouTube Harus Azhar), empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah."

"Harus lebih berani. Publik menurut saya harus menagih mereka, karena gaji mereka sudah besar, loh," paparnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Baca juga: Prediksi BMKG: Tanggal 12 Mei 2021 Masih Bulan Ramadan

SK ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021.

Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK tersebut terdapat empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Waketum MUI Minta Semua Pihak Maafkan Dosa dan Kesalahan Tengku Zulkarnain

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dewan Pengawas Belum Tahu

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris belum mengetahui soal Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai.

"Saya enggak tahu (ada surat yang menonaktifkan pegawai)," ujar Haris saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Dalam surat keputusan itu, pekerjaan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dikembalikan ke pimpinannya masing-masing.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Belum Landai, Masjid Istiqlal Tak Gelar Salat Idul Fitri 1442 Hijriah

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved