Breaking News:

Berita Nasional

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Jadi Polemik, Begini Pandangan dari Pakar Psikologi Forensik

Banyak peneliti yang mengingatkan bahwa nasionalisme sejatinya punya makna lebih luas dari 'sekedar' urusan ideologi. 

Tribunnews.com
Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dikabarkan, 75 pegawai KPK tidak lulus dan mungkin diberhentikan. KPK sendiri menyerahkan masa depan 75 orang itu ke PANRB dan BKN.

Terkait hal ini Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan persoalannya, apakah nasionalisme bisa ditakar hanya dengan mengandalkan tes? "Dan apakah layak jika nasib seseorang ditentukan sepenuhnya hanya berdasarkan tes?," kata Reza kepada Warta Kota, Kamis (6/5/2021).

Reza menjelaskan banyak peneliti yang mengingatkan bahwa nasionalisme sejatinya punya makna lebih luas dari 'sekedar' urusan ideologi. 

Baca juga: Isu 75 Pegawai Termasuk Novel Baswedan Tidak Lolos Seleksi TWS, Ini Penjelasan Ketua KPK

Baca juga: Febri Diansyah: Ada Kasus-kasus Besar Sedang Ditangani Penyidik yang Akan Disingkirkan dari KPK

"Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh rasa cinta Tanah Air, yaitu tingkat kejahatan, perusakan fasilitas publik, pembajakan musik, dan korupsi," papar Reza.

Sayangnya, kata dia, hal-hal semacam itu cenderung terlupakan, sehingga jiwa kebangsaan ditinjau sebagai masalah ideologi 'semata'.

"Dengan penyempitan makna seperti itu, maka tidak lulus tes bermakna tidak cukup berwawasan kebangsaan alias tidak nasionalis," katanya.

"Karena tidak nasionalis, maka yang bersangkutan adalah cikal-bakal pengkhianat. Karena berpotensi makar, maka harus dipecat," tambahnya.

Hal itu menurut Reza, penarikan simpulan sekaligus penyederhanaan langkah yang overdosis.

Baca juga: HEBOH, Ratusan Warga Satu RW di Tangerang Terpapar Covid-19, Akses Keluar-masuk Kampung Ditutup

"Tes memang penting. Apalagi bagi penegak hukum, sangat baik jika tes dilakukan secara berkala. Di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, misalnya, saya merekomendasikan agar assessment dilakukan paling sedikit dua tahun sekali," beber Reza.

Assessment rutin katanya akan membuat personel merasa terawasi, sehingga terdorong untuk terus-menerus bekerja dengan baik.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved