Breaking News:

Lebaran 2021

Satgas Covid-19: Perantau yang Nekat Mudik Akan Jadi Beban Pemda Setempat

Adita menyebutkan, saat ini pihaknya fokus pada peniadaan mudik dengan screening yang dilakukan oleh petugas di lapangan,

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ilustrasi: Penyekatan di Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Sumber Artha, Bekasi Barat Kamis (6/5/2021). Sebanyak 15 mobil diminta putar balik di pos penyekatan ini. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik lebaran tahun 2021 pada periode 6-17 Mei 2021.

Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang nekat mudik sebelum periode larangan mudik.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, meskipun Satgas Penanganan Covid-19  sudah mengantisipasi masyarakat mudik sebelum periode larangan dengan membuat buat aturan pengetatan mudik mulai 22 April-5 Mei 2021, tapi rupanya hal tersebut tidak menghentikan masyarakat untuk mudik.

“Kita lihat secara nasional beberapa tempat tertentu ternyata terjadi juga orang-orang yang menggunakan persyaratan mudik untuk mudik,” ungkap Wiku dalam acara perbincangan virtual terkait larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021, Kamis (6/5).

Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Jadi Polemik, Begini Pandangan dari Pakar Psikologi Forensik

Jadi beban pemda

Wiku menuturkan, bahwa para pemudik ini akan jadi beban pemerintah daerah (Pemda). Pemda harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan Covid-19.

“Orang yang datang ini harusnya memahami kondisinya. Belum tentu setiap daerah mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima orang-orang yang mudik. Para pemudik juga lebih berisiko menularkan virus kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang lebih tua di kampung halamannya,” ujarnya.

Baca juga: Larangan Mudik Berlaku, Aktivitas di Terminal Bayangan Ciputat Lumpuh

Intensitas warga mudik mulai menurun

Wiku kembali mengatakan, setelah masuk ke periode 6 - 17 Mei, memang intensitas masyarakat yang memaksakan berangkat mudik terlihat menurun. Hal itu karena, para pemudik banyak yang sudah berangkat sebelum tanggal aturan larang mudik tersebut diberlakukan.

“Di lapangan, banyak masyarakat mencoba menawar, karena tarikan budaya mudik cukup tinggi. Maka dari itu harus kita sosialisasikan terus dan narasi (larangan mudik) nya harus satu komando, mulai dari Presiden sampai pemerintah daerah yang terkecil,” ungkap Wiku.

Baca juga: Tidak Cuma Buat Bayar Utang, THR dan Gaji ke-13 PNS Bisa Jadi Modal Investasi, Begini Caranya

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved